Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengetahui pihaknya diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Namun ia berharap besar KPU tidak menjadi tersangka atas aduan-aduan yang telah dilaporkan. 

Hal ini ia sampaikan saat dalam sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

"Nauzubillah min zalik semoga KPU tidak pernah jadi tersangka di lembaga penegakan hukum. Kalau ada yang dianggap prilakunya agak miring-miring lalu diadukan ke DKPP menjadi teradu," kata Hasyim. 

"Berharap KPU tidak menjadi tersangka dalam segala dugaan dan pelaporan yang dilayangkan kepada pihaknya," tambahnya. 

Kemudian, Hasyim juga meminta jajarannya untuk tetap bersikap profesional dalam menyiapkan kontestasi politik Pemilu 2024.

Hasyim menegaskan, menjadi anggota KPU merupakan tugas berat. Sehingga dia mengimbau jajarannya untuk tidak mengeluh dan tetap profesional. Supaya kontestasi Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar.

"Karena sudah tau di Undang-Undang itu risiko yang harus ditanggung, jadi kalau sudah mau mendaftar jadi anggota KPU, jangan kepalang tanggung," katanya

"Kalau sudah basah, ya, nyebut sekalian. Jangan kemudian dapat gugatan atau keluhan lewat saluran lembaga-lembaga yang sudah disediakan tadi," tambah Hasyim. 

Selain itu, Hasyim mengaku KPU merupakan lembaga negara yang punya banyak kewenangan. Mulai dari menetapkan daftar pemilih, menghitung rekapitulasi suara hingga menetapkan hasil pemilu.

Oleh sebab itu, kata Hasyim, kewenangan KPU yang begitu besar itu juga berpotensi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan. 

KPU Dilaporkan ke DKPP

Diketahui sbelumnya, Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG) yang terdiri dari 9 partai yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 melaporkan KPU RI Hasyim Asy'ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

GMPG melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU RI.

"Pada 22 Desember, tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada, bagi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu," kata Kuasa Hukum GMPG Farhat Abbas di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Farhat mengatakan Ketua KPU RI diduga telah melakukan tindak asusila kepada Hasnaeni atau wanita emas yang merupakan Ketua Umum Partai Republik Satu. Menurutnya, berdasarkan pengakuan kliennya, Ketua KPU sempat mendatangi rumah dan kantor Partai Republik Satu.

"Ada videonya tuh. Ada di laporannya. Video pengakuannya bukan video berhubungannya, testimoni kan ketika dia melaporkan dia harus membuat suatu pengakuan," ujarnya.

Baca juga: KPU Minta Jajarannya Tidak Mengeluh Jika Dilapor ke Bawaslu dan DKPP

Tanggapan Ketua KPU

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari turut menanggapi ihwal laporan tersebut. 

Belum ada bantahan ataupun klarifikasi. Hasyim hanya mengatakan saat ini pihaknya mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP. 

"Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut," ujarnya singkat saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Sementara itu, Anggota DKPP J Kristiadi mengatakan pihaknya merupakan lembaga pasif yang akan bertindak jika ada laporan. Dia menyebut tugas DKPP hanya menerima dan memutus suatu perkara.

Kristiadi mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan terburu-buru.

Dia menyebut pihaknya akan memproses terlebih dahulu setiap laporan yang ada.

"Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif (menindak tanpa laporan) untuk membuat inisiatif. Tidak mungkin. Kalau ada laporan kita terima tentu, dengan baik dong," ujarnya di kantor DKPP, Jakarta Pusat.

Baca juga: Laporan Dugaan Tindak Asusila Ketua KPU Terhadap Wanita Emas Diproses DKPP

"Ya permintaan itu kan ancer-ancer, ancer-ancer itu kita juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang asal sembarangan," ia menambahkan.