TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Bawono Kumoro memberikan komentarnya terkait Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan.
Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia itu, ajakan AHY ini menarik untuk dicermati.
"Hal itu bisa menjadi bukti lebih konkret terhadap publik dari ikhtiar politik ketiga partai politik itu untuk memantapkan langkah dari Anies Baswedan menuju pemilihan presiden tahun 2024," kata Bawono kepada Tribunnews.com, Jumat (27/1/2023).
Lanjut Bawono, pembentukan sekretariat bersama tersebut juga dapat dilihat sebagai cara agar kerjasama politik ketiga partai politik itu lebih terkonsolidasi dengan baik ke depan hingga hari H pemilihan presiden
Sementara khusus bagi Partai Demokrat sendiri, tujuan lain pembentukan sekretariat perubahan boleh jadi juga ditujukan untuk ingin terus menerus menggaungkan gagasan pasangan Anies - AHY agar dipertimbangkan untuk diusung oleh koalisi ketiga partai politik itu maju di Pilpres 2024 sebagai capres dan cawapres.
Bawono menilai, penjodohan Anies-AHY boleh jadi didasarkan atas temuan sejumlah lembaga survei.
Baca juga: PKS Yakini Pernyataan AHY Bukan untuk Deklarasi Anies Baswedan Semata Tapi Bentuk Sekber
Survei periode 1-6 Desember 2022 dari Indikator Politik menunjukkan temuan menarik terkait hal tersebut.
"Hampir 28,0 persen basis pemilih Anies Baswedan lebih memilih AHY sebagai bakal calon wakil presiden."
"Temuan ini konsisten dengan temuan survei dari Indikator dua bulan lalu, di mana menujukkan 28,6 persen pemilih dari Anies Baswedan lebih memilih AHY sebagai bakal calon wakil presiden," imbuh Bawono.
Bawono menambahkan, Partai Demokrat ingin gaungkan pasangan Anies-AHY merupakan hal yang sangat wajar.
Mengingat semenjak mantan Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai NasDem pada 3 Oktober lalu, tercatat AHY dan Partai Demokrat paling intensif melakukan pendekatan komunikasi politik kepada Anies untuk dapat dipertimbangkan sebagai pasangan calon di Pilpres 2024.
Berbagai pendekatan komunikasi politik itulah kemudian menciptakan pandangan dari basis pendukung AHY bahwa Anies merupakan bakal calon presiden paling memiliki ikatan emosional untuk didukung dengan harapan bisa bersanding dengan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
"Karena memang tidak ada pilihan lain bagi NasDem Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera selain berkoalisi menghadapi pemilu 2024," tandas Bawono.
Baca juga: AHY Pastikan Demokrat Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
Punya visi dan semangat yang sama
AHY mengatakan, ajakan partainya ke NasDem dan PKS untuk berkoalisi bukan tanpa alasan.
Ia menilai ketiga partai politik ini memiliki sejumlah kesamaan.
"Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata AHY kepada Tribunnews.com.
AHY melanjutkan, sesamaan lainnya dari aspek Demokrat, PKS, dan Nasdem yang sehati mengusung Anies jadi capres.
Di mata AHY, Anies merupakan sosok tokoh perubahan dan perbaikan.
Sementara perihal cawapres pendamping Anies, AHY mengakui Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres.
Baca juga: Demokrat Kembali Bantah Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024: Tidak Ada Paksa Memaksa
"Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar. Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan.
Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” tambah AHY.
Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.
“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY
Adapun mengenai kriteria Bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala.
“Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan/Fersianus Waku)