TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Baswedan akhirnya "mendapat tiket Pilpres" menyusul dukungan PKS terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

PKS menjadi partai terakhir dalam Koalisi Perubahan yang menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dukungan itu diputuskan atas keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Majelis Syuro.

Kendati demikian, Sohibul menyatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari mendatang.

Sebelumnya Partai Demokrat juga resmi mendukung Anies Baswedan menjadi Bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Sementara Nasdem adalah partai pertama yang secara terbuka mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan.

Genap sudah dukungan yang dibutuhkan Anies Baswedan untuk bisa maju sebagai calon presiden.

Dengan demikian sudah ada dua bakal capres yang mengantongi dukungan secara memadai, yakni Prabowo Subianto dan Anies.

Baca juga: BREAKING NEWS: PKS Putuskan Dukung Anies Baswedan Sebagai Capres di 2024

Sebagai informasi, untuk mengajukan capres-cawapres, partai atau koalisi partai harus memenuhi syarat minimal yakni ambang batas pencapresan atau presidential threshold.

Syarat yang ditentukan untuk ambang batasnya adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari pemilu sebelumnya.

Saat ini pendukung Anies di Koalisi Perubahan terdiri dari PKS, NasDem, dan Partai Demokrat.

Jika dirinci, PKS punya 8,7 persen suara DPR, ditambah Partai NasDem 10,26% suara DPR, dan Partai Demokrat dengan 9,39% suara di DPR.

Dengan demikian, total suara dari ketiga partai yang tergabung dengan Koalisi Perubahan sudah 28,35% atau melampaui ambang batas pencapresan 20% kursi DPR.

Sebelum Anies Baswedan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah mengantongi tiket pencapresan.

Ia memiliki dukungan gabungan partai: Gerindra dan PKB.

Jika dirinci, Gerindra punya 13,57% suara di DPR ditambah PKB yang punya 10,09% suara.

Dengan demikian total ada 24,47% suara DPR atau melampui ambang batas pencapresan 20% kursi DPR.

Ganjar Pranowo

Berbeda dengan Anies Baswedan dan Prabowo, sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru belum memiliki tiket maju di Pilpres 2024.

Hingga hari ini, PDIP, selaku partai tempat Ganjar bernaung, belum memberikan tiketnya kepada siapapun.

Ada "tradisi" bahwa PDIP selama ini akan memberikan tiket, baik di Pilkada, maupun di Pilpres pada menit-menit terakhir.

Ganjar sendiri selama ini selalu menang dalam jajak pendapat atau hasil survei di berbagai lembaga yang merilisnya.

Agak ironis jika pada akhirnya Ganjar akan gigit jari karena PDIP, misalnya, memberikan tiket pilpres itu kepada kader lain.

Megawati-Ganjar Tampak Akrab di Semarang, Sinyal Bakal Diusung di Pilpres?

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 30 Januari 2023.

Menariknya, dalam acara tersebut Megawati duduk berdampingan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kursi terdepan.

Dkaca mata politik, peristiwa ini ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai indikasi Megawati akan mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Apakah momen tersebut sebagai sinyal kuat bakal diusungnya Ganjar dalam Pilpres 2024?

Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, tak ada yang spesial dalam pertemuan ini. Menurutnya, tak ada yang luar biasa dengan menempatkan Ganjar Pranowo duduk tidak dibarisan depan kala harlah PDIP.

"Ini kejadian biasa. Tindakan yang biasa juga. Jangan cepat terombang ambing oleh tindakan kasuistik seperti ini. Apa yang dilakukan oleh GP ini tidak lebih dari tata krama pemerintahan kepada mantan presiden RI. Tak ada yang istimewa," kata Ray Rangkuti saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2023).

Ray menuturkan, bahwa akhirnya Ganjar Pranowo yang akan ditetapkan PDIP sebagai capres, dirinya kira hal itu karena pilihan rasional dan objektif. Dan segala sesuatunya sedang mengarah ke sana.

"Yakni pembekuan GP (Ganjar Pranowo) sebagai capres. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada beberapa tahapan yang terlebih dahulu harus dibenahi. Khususnya berkaitan dengan ibu Puan yang terlihat memiliki hasrat besar untuk capres PDIP. Jadi, hal ini hanyalah soal waktu," katanya.

Baca juga: Pertemuan Megawati dan Ganjar Dinilai Tak Mungkin Bahas Capres, PDIP: Tak Mungkin Ibu ke Sana Kemari

Oleh karena itu, kata Ray, peristiwa Ganjar yang dijauhkan dari Megawati atau didekatkan dalam satu meja atau tidak, bukanlah ukuran soal dekat-jauhnya Gubernur Jawa Tengah itu dengan Mega. Jauh dekatnya meja Megawati dan Ganjar adalah soal momen. Bukan soal jadi capres atau tidak.

"Bukan karena tidak satu meja atau tidak dibagi kue ultah maka seolah Megawati-Ganjar berjarak. Dan sebaliknya karena satu meja maka seolah Megawati-Ganjar sudah sangat dekat. Bukan," katanya.

"Sebab pada akhirnya, pertimbangan rasionalah yang akan jadi basis penentuan siapa capres PDIP," ujarnya.