TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Keputusan PKS mendukung Anies Baswedan sebagai capres itu sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Majelis Syuro partai.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari mendatang.

Baca juga: BREAKING NEWS: PKS Putuskan Dukung Anies Baswedan Sebagai Capres di 2024

"PKS akan menyampaikan eksplisit organisatoris untuk mendukung Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Rapat Badan Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2024,” kata Sohibul di Gubug Makan Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Sohibul menuturkan melalui dukungan tersebut persyaratan presidential threshold (PT) 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden sudah terpenuhi.

"PKS konsisten menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan sehingga koalisi memenuhi presidential threshhold 20 persen," ujarnya.

Sohibul menyatakan dukungan ini didampingi Jubir PKS Muhammad Kholid, Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP Al Muzammil Yusuf.

Kemudian, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra, dan Sudirman Said selaku perwakilan Anies Baswedan.

Baca juga: Jika Prabowo Lawan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Sandiaga Uno Bakal Pilih Siapa?

Sementara dari Partai NasDem yang dijadwalkan hadir yakni Ketua DPP Sugeng Suparwoto maupun Wakil Ketua DPP Willy Aditya berhalangan hadir.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ketiga partai politik (parpol) di bakal Koalisi Perubahan punya kesamaan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di 2024.

“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan," kata AHY dalam keterangannya yang diterima, Kamis (26/1/2023).

AHY menuturkan dalam pembahasan tim kecil rencana Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap finalisasi.

Menurutnya, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

"Adapun terkait bacapres, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024," ujarnya.

AHY menyebut pihaknya juga menyerahkan kepada Anies terkait cawapres pendampingnya sebagaimana telah disampaikan Partai NasDem.

Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres.

Baca juga: Sandiaga Uno Mengaku Tidak Bermaksud Membuka Perjanjian Pilpres Antara Prabowo dengan Anies

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ucap AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.

“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan," ungkapnya.

Karenanya, AHY menambahkan Partai Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung.

"Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” imbuhnya.

Sandiaga UnoBongkar Perjanjian Prabowo-Anies

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menjelaskan mengenai surat perjanjian antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait Pilpres.

Sandiaga Uno mengatakan perjanjian tersebut ditandatangani 3 pihak.

Selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, ia juga meneken surat tersebut.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Dokumen Perjanjian Prabowo-Anies Kini Dipegang Sufmi Dasco Ahmad

“Bentuk fisiknya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani tiga pihak. Saya, pak Prabowo, dan pak Anies,” kata Sandiaga Uno usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (30/1/2023).

Surat perjanjian tersebut kata Sandiaga Uno ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Surat perjanjian saat ini dipegang oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Jadi nanti mungkin pak Dasco atau pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi pak Prabowo dan pak Anies,” katanya.

Sandiaga Uno mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut diteken pada malam hari sebelum pendaftaran Cagub dan Cawagub DKI ke KPUD Jakarta.

Surat perjanjian tersebut legal dan bermaterai.

“Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga dan seingat saya ada materainya,” kata Sandiaga.

Sandiaga tidak menjawab dengan tegas mengenai kabar bahwa isi perjanjian tersebut terkait Pilpres yang mana Anies tidak akan maju apabila ada Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres.

Baca juga: Sandiaga Uno Mengaku Tidak Bermaksud Membuka Perjanjian Pilpres Antara Prabowo dengan Anies

Menurut Sandiaga  mengenai isi perjanjian tersebut sebaiknya ditanyakan kepada yang memegang perjanjian.

“Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke pak Fadli atau pak Dasco,” pungkasnya.