Baca tanpa iklan
Oleh karena itu, ia mengungkapkan, PPP akan menentukan capres-cawapresnya saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
"Dalam inventarisasi ada. Insya Allah nanti kita akan rumuskan. Karena kita ada mekanisme. Insya Allah nanti ada Mukernas ya. Nanti kita akan tentukan siapa calon sebagai presiden dan wakil presiden," kata Rusli kepada Tribunnews.com, Rabu (15/3/2023).
Baca juga: Gerindra Persilakan Sandiaga Uno Jika Mau Gabung PPP
Lebih lanjut, Rusli menjelaskan Sandiaga Uno bukan satu-satunya nama kandidat capres-cawapres untuk PPP.
Ia menyebut nama-nama kandidat berkembang mulai dari Sandi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, bahkan bakal capres yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan.
"Tapi dari nama-nama yang berkembang ada pak Sandi, pak Ganjar, ada pak Erick, bahkan ada yang menyebut pak Anies. Jadi dinamis," tutur Rusli.
Meski demikian Rusli mengatakan dari nama-nama politisi yang disebutkannya itu, Sandiaga Uno merupakan sosok yang dekat dengan PPP.
"Cuma yang selalu bersama-sama ya pak Sandi," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno merespons soal para santri dan santriwati meneriakkan kalimat "Sandi Presiden".
Momen itu terjadi saat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tengah menghadiri Dialog Interaktif dalam rangka Harlah 50 Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan satu abad Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Nurul Amanah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (12/3/2023).
Merespons hal tersebut, Sandiaga Uno mengatakan, teriakan itu merupakan sebuah aspirasi yang akan ia sampaikan kepada para pimpinan partai politik (parpol).
Sebab, lanjutnya, para pimpinan parpol yang berhak menentukan bisa atau tidaknya Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024 mendatang.
"Sekali lagi, memang ini aspirasi yang akan disampaikan kepada para pimpinan, termasuk juga pimpinan partai-partai politik yang nanti akan menentukan," kata Sandi, saat ditemui, Minggu.
Lebih lanjut, Sandi mengatakan, soal pencalonannya di Pilpres 2024, merupakan wewenang parpol.
Sehingga, menurut Sandi, hal itu bukan wewenangnya.