Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespon Anies Baswedan yang diminta minta maaf oleh politisi PDIP atas pernyataan data pembangunan jalan.
Adapun hal itu terkait data pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Kamhar data yang disampaikan Anies Baswedan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak ada yang salah dan apa adanya.
"Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementrian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu," kata Kamhar dalam keterangannya kepada Tribunnews, dikutip Senin (29/5/2023).
Kamhar melanjutkan terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah.
"Kebijakan Pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya nafas dan jiwanya pro rakyat, sementara Pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat," lanjutanya.
Justru merekalah kata Kamhar yang semestinya minta maaf ke rakyat. Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan.
Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.
"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin ditingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimmick. Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya," kata Kamhar.
Baca juga: AHY Ingatkan Pemerintah Tidak Belanjakan Anggaran Negara untuk Pembangunan Proyek-proyek Mercusuar
Jokowi dikatakan Kamhar juga model kepemimpinan top down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker dan sebagainya.
"Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan," katanya.
Kemudian Kamhar menanyakan bagaimana kabar mobil Esemka dan janji ekonomi meroket.
"Mobil ‘gaib’ esemka apa kabar? Janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi Bansos untuk wong cilik dikala pandemi menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri. Katanya partai wong cilik, nyatanya jatah wong cilik ‘diembat’ juga. Masih banyak sekali catatan kelam dalam 2 periode pemerintahan sekarang yang menunggu giliran untuk terkuak. Tak selamanya bisa ditutupi. Jadi, mereka yang semestinya minta maaf kepada rakyat," tutupnya.
Baca juga: KPK geledah Kemensos, sita barang bukti dugaan korupsi beras bansos
Sebelumnya Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta maaf atas pernyataannya membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasalnya, data yang dipaparkan Anies di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Sabtu (20/5/2023) lalu itu tidak sesuai dengan data milik Kementerian PUPR.
“Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/5/2023).