Baca tanpa iklan
"Karena sekarang ini udah nggak mungkin lah di era digital ini, segala sesuatu misalnya, katakanlah kalau kemungkinan ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
"Sehingga dalam semangat itu beliau menyampaikan sebenarnya. Karena ada juga pertanyaan berkali-kali kepada beliau mengenai hal itu."
"Dan yang paling penting adalah Pemilunya transparan, terbuka, Luber itu bisa dipenuhi," terang Pramono Anung.
Baca juga: PKS: Jokowi Cawe-cawe di Pilpres karena Panik Elektabilitas Anies Terus Meningkat
Jokowi Akui Cawe-cawe di Pilpres 2024, Politisi PKS: Presiden Mesti Netral dan Imparsial
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui bahwa dirinya melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 sangat berbahaya.
"Presiden mesti netral dan inparsial. Presiden Jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu," kata Mardani dalam keterangan video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (30/5/2023).
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan biarkan rakyat mengmbil peran sebagai pemilih calon pemimpin.
"Biarkan ketua umum partai politik membuat ijtihad," kata Mardani yang pada Pilpres 2019 lalu dikenal sebagai deklarator #GantiPresiden.
Baca juga: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024
Yang harus dilakukan Presiden Jokowi, kata Mardani, adalah memastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil.
"Enggak perlu ada skenario satu atau dua pasang. Biarkan mengalir saja, setiap zaman itu ada orangnya," kata Mardani.
"Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah. Itu pun sudah berat. Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar, justru kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," pungkasnya.
Cawe-cawe berarti membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan) dan ikut menangani sesuatu.
Baca juga: PPP: Jangan Terlalu Khawatir Jokowi Cawe-cawe, Kita Negara Hukum
Dalam bahasa gaul, arti kata cawe-cawe adalah ikut campur dalam sesuatu urusan atau masalah yang bukan urusannya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).