Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mengatakan risiko paling tinggi dalam pemilu 2024 ada pada friksi koalisi pemerintah.
Awalnya, Andi menjelaskan Lemhannas diminta presiden untuk membuat kajian-kajian risiko.
Ia mengatakan ada empat kajian risiko yang harus disampaikan secara rutin, satu di antaranya terkait demokrasi.
Andi mengatakan, risiko demokrasi 2024 masih pada skala 2, (dua koma sekian), dari yang diantisipasi pada skala 4.
Hal tersebut disampaikannya usai acara Seminar Nasional PPSA XXIV bertajuk Kepemimpinan Digital dan Konsolidasi Demokrasi di Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Selasa (3/10/2023).
"Tapi kemungkinan, diperkirakan risikonya akan semakin tinggi. Nanti masuk pencalonan di pertengahan Oktober, masuk kampanye di akhir Oktober awal November diperkirakan nanti risikonya di akhir Desember-Januari itu akan berada di skor 4 sampai 5," kata Andi.
Andi mengatakan tidak bisa menjelaskan risiko-risiko yang dimaksudnya mengingat kajian tersebut bersifat tertutup.
Namun demikian, kata dia, terdapat risiko yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, digital demokrasi khususnya media sosial, dan kemungkinan pelibatan asing.
Kajian-kajian risiko-risiko yang dibuat Lemhannas, kata dia, dibuat skornya setiap bulan dan diberikan kepada Presiden Joko Widodo lengkap dengan saran-saran mitigasi.
"Dan intinya untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung baik, konsolidasi demokrasi kita berjalan lebih matang. Intinya kami menawarkan dari mitigasi risiko-risiko yang kami amati setiap hari," kata Andi.
Baca juga: Mahfud MD Ajak Perkuat Persatuan untuk Cegah Potensi Kerawanan Pemilu
Namun demikian, ia melihat risiko dari aspek keamanan dalam Pemilu 2024 tidak terlalu tinggi.
Justru, kata dia, risiko paling tinggi terdapat pada aspek politik.
Risiko yang dimaksud, jelas Andi, adalah friksi politik yang cukup tajam di dalam koalisi pemerintahan.
"Tidak terlalu tinggi ya kalau saya melihat (risiko dari aspek keamanan). Risiko paling tingginya friksi politik. Friksi politik karena dinamika politik yang ada menunjukkan kemungkinan 2024 diwarnai friksi politik yang cukup tajam di dalam koalisi pemerintahan," kata Andi.