Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding sedang membangun dinasti politik setelah membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty tidak sependapat.
Ia menilai dalam Pilpres yang menentukan adalah suara rakyat.
"Di negara demokrasi, mana ada dinasti politik? Kecuali kalau ditunjuk,” kata Utje usai menemui Presiden Jokowi di Istana Jakarta, Selasa (24/10/2023)
Dinasti politik kata dia terjadi apabila Presiden ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya.
Baca juga: Demokrat Tanggapi Santai Soal Kisruh Politik Dinasti Seusai Gibran Ditunjuk jadi Bacawapres Prabowo
Sementara di Indonesia presiden dipilih langsung oleh rakyat.
“Kalau dipilih, rakyat yang menentukan. Apakah mereka senang atau tidak dengan tampilnya sosok muda seperti Gibran,” katanya.
Utje mengingatkan, pemilih terbanyak di Pilpres 2024 adalah generasi muda.
Oleh karena itu tidak ada yang salah dengan majunya Gibran sebagai Cawapres pada Pilpres 2024.
“Ingat hampir 54 persen pemilih adalah pemilih di bawah 40 tahun," pungkas Utje.
Baca juga: Prabowo Subianto: Kalau Jujur, Semua Partai Termasuk PDI Perjuangan Ada Dinasti Politik
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal dirinya dianggap membangun dinasti politik setelah membiarkan putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming menjadi Bakal Cawapres Prabowo Subianto.
Menurut Jokowi, biarkan masyarakat yang menilai dipilihnya Gibran sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Ya itu kan masyarakat yang menilai. Rakyat yang menilai," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Investor’s Daily Summit 2023 di Senayan, Jakarta, Selasa, (24/10/2023).
Jokowi menegaskan bahwa dalam setiap pemilihan baik itu pemilihan bupati, gubernur, maupun presiden yang menentukan itu suara rakyat, bukan suara suara dari kelompok elit.
"Dalam pemilihan pun baik itu di Pilkada, di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilhan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi," katanya.
Baca juga: Prabowo Singgung soal Dinasti Politik di Deklarasi Dukungan PSI
Sebelumnya Jokowi dinilai sedang membangun dinasti politik usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Gugatan yang diajukan salah seorang mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru tersebut dinilai untuk memuluskan jalan putra sulung Jokowi yang kini menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024.
Pasalnya sebelum ada putusan MK, Gibran tidak bisa maju di Pilpres 2024 karena usianya dibawah 40 tahun.
Kurang dari seminggu setelah putusan tersebut, Gibran dipilih oleh Partai partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Dikabulkannya gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres tersebut menuai banyak kritikan.
Ditambah lagi ketua MK yang memutuskan perkara tersebut adalah Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran Rakabuming.