Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membantah rumor soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode.
Puan menegaskan Jokowi tidak pernah meminta hal itu, terlebih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Oh enggak, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," ungkap Puan di Jakarta, Rabu (25/10/2023) dikutip dari Kompas TV.
Puan pun hanya bisa menyampaikan, PDIP tegak lurus pada aturan konstitusi negara, yakni masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Baca juga: Adian Ungkap Akar Masalah PDIP dan Jokowi, Dibantah Puan Hingga Faldo Maldini Bereaksi
"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan presiden itu adalah dua kali (periode) 5 tahun (selama) dua kali gitu, (jadi) 10 tahun."
"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," ungkap Puan.
Sebagaimana diketahui, rumor perpecahan Jokowi dan Megawati ini muncul ke publik karena pernyataan dari Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu.
Ia membongkar asal muasal masalah antara Jokowi dan Megawati yang tak lain dipicu karena PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk perpanjang masa jabatannya sebagai presiden.
Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Pernyataan Adian Soal Akar Masalah PDIP dengan Jokowi Bisa Jadi Fitnah
Adapun alasannya, kata Adian, PDIP tidak ingin melakukan pelanggaran konstitusi.
Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui."
"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi, dengan menjaga konstitusi maka menjaga republik ini, menjaga bangsa dan rakyat kita," ujar Adian, Rabu (25/10/2023).
Adian juga menegaskan jika ada orang yang marah karena penolakan masa jabatan presiden tiga periode, maka PDIP tidak mempermasalahkannya.
PDIP, lanjut Adian, tetap bersikukuh untuk selalu menjaga konstitusi.
"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing."
"Tetapi memang untuk menjaga konstitusi, sederhana aja," jelasnya lagi.
Baca juga: Adian Sebut PDIP Sudah Beri Segalanya untuk Jokowi dan Keluarga: Bagaimana Gibran Tak Saya Pikirkan
Bisa Jadi Fitnah
Merespons hal itu, Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pernyataan Adian tersebut bisa menjadi fitnah apabila tidak disertai bukti.
"Kami sayang Bang Adian. Beliau politisi yang layak jadi teladan. Kalau nggak ada bukti, bisa jadi fitnah," kata Faldo, Rabu, (25/10/2023).
Menurut Faldo, dalam sebuah hubungan berbeda pandangan merupakan hal biasa.
Pihaknya juga yakin Adian pernah merasakan memiliki perbedaan pandangan dengan pimpinan partainya.
"Itu biasa. Saya kira Bang Adian bukan orang yang nunduk-nunduk kalau hati dan pikirannya tidak sama dengan apa yang terjadi," kata Faldo.
Faldo pun berharap, publik tak terpancing untuk menggoreng-goreng persoalan Jokowi dan Megawati, terlebih menuju kontestasi Pilpres 2024.
"Sekarang, Pak Jokowi tentu masih hormat kepada Bu Mega."
"Jadi, bukan hal yang perlu digosok-gosok terus (persoalan Jokowi dan Megawati ini)," pungkas Faldo.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)