Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Warna baju yang dikenakan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, disinggung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Kala itu Ahmad Basarah mengenakan pakaian berwarna hitam.
Hasto pun menyebut warna baju Ahmad Basarah memiliki makna tersendiri.
Menurut Hasto, warna hitam itu menandakan demokrasi Indonesia yang dalam tantangan akibat kelahiran nepotisme.
Hal itu disampaikan Hasto saat membuka pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Diketahui warna baju yang dipakai Ahmad Basarah tampak kontras, lantaran kader lainnya mengenakan warna merah, warna khas PDIP.
Baca juga: PDIP Tunggu Gibran Kembalikan KTA Usai Jadi Cawapres Prabowo
"Saya tanya ke dia (Basarah), kenapa seragamnya beda dengan saya?" kata Hasto, saat memulai sambutannya, Sabtu.
Hasto menuturkan, Basarah mengenakan warna hitam untuk merepresentasikan isi hatinya.
"Dia bilang, ini merefleksikan hatinya bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam tantangan, karena kelahiran kembali nepotisme," ujar Hasto disambut tawa hadirin.
Seperti diketahui isu nepotisme, tengah menggaung usai Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
Ditambah lagi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.
Almas mengajukan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu.
Almas memohon agar aturan batas usia minimal 40 tahun tidak mengikat jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Mengapa Gibran Tak Dipecat Megawati dari PDIP?
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), itu kini telah resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Manuver politik Gibran itupun mengundang pro dan kontra dari sejumlah pihak.
Termasuk soal status Gibran yang merupakan kader PDIP.
Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Gibran bakal dipecat Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarno Putri?
Namun hingga saat ini belum ada kabar terbaru mengenai status Gibran di PDIP.
Di sisi lain, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun menegaskan Wali Kota Solo itu secara de facto tak lagi menjadi kader PDIP.
Gibran telah memilih untuk 'keluar jalur' dari PDIP dan tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.
Padahal sebelumnya, lanjut Komarudin, Ketua Umum PDIP Megawati berulang kali meminta kadernya agar tidak boleh bermain dua kaki.
Baca juga: Dikritik Elite PDIP di Jakarta, Gibran Pilih Blusukan ke Boyolali Temui Petani hingga Perajin Tempe
"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM."
"Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).
Olly Dondokambey Sebut Gibran Tak Bisa Langsung Dipecat
Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey mengungkapkan alasan partainya belum memberikan sanksi terhadap Gibran usai resmi jadi Cawapres Prabowo.
Rupanya hal itu berhubungan dengan status Gibran sebagai Wali Kota Solo.
"Karena kalau kepala daerah itu kan tidak bisa kita pecat. Kalau anggota fraksi itu kan bisa kita langsung pecat. Itu ada perbedaan," tutur Olly di Kompas Tower, Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Olly menyebut hal itu lantaran Gibran dipilih langsung oleh rakyat.
"Karena kepala daerah enggak bisa karena dia dipilih rakyat, kita enggak bisa turunkan karena dia berpindah lalu kita turunkan, enggak mungkin," tambah Olly.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Fersianus Waku) (Kompas.com/Ardhito Ramadhan)