Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Polhukam yang juga menjadi Cawapres, Mahfud Md menilai bahwa kegaduhan politik Pemilu merupakan hal yang wajar.
Sejak dulu persaingan dan kompetisi menjelang Pemilu sudah biasa.
"Sejak dulu terjadi memang persaingan-persaingan, kompetisi, kemudian saling unjuk pendapat itu biasa menjelang pemilu. Malah itu pestanya," kata Mahfud usai menghadiri rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, (8/11/2023).
Baca juga: Jokowi: Rakyat Harus Gembira dalam Pemilu, Bukan Khawatir dan Risau
Yang terpenting kata Mahfud sebagaimana yang disampaikan Presiden, bahwa tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan Pemilu.
Karena kata dia, jumlah TPS pada Pemilu 2024 nanti sangat banyak yakni 840 ribu TPS.
"Karena TPS saja ada 840 ribu TPS, bagaimana bisa dikendalikan kecurangan, sementara pengawasan maupun pengamat boleh langsung ke TPS kalau mau membuat laporan, kalau ada kecurangan," katanya.
Menurut Mahfud perlu disadari bahwa sikap Netral ASN, TNI, dan Polri sangat penting. Kapolri kata Mahfud telah menerbitkan telegram yang isinya bahwa Polri harus Netral dan tidak boleh memihak.
"Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena siapapun yang terpilih kita harus bersatu lagi. itu sudah bagus," katanya.
Baca juga: Ratusan Ribu Prajurit TNI akan Disebar dari Pusat Hingga Daerah Amankan Pemilu 2024
Mengenai banyaknya aduan penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kata Mahfud merupakan hal yang wajar dan bagus.
Adanya aduan kata Mahfud berarti ada pelanggaran. Karena baginya dengan penduduk 270 juta jiwa, pelanggaran pelanggaran kecil dalam Pemilu pasti ada.
"Biasanya pelanggarannya horizontal. Pelanggaran petugas, kadang-kadang peserta pemilu curang, dan itu yang harus kita hadapi bersama," pungkasnya.