Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS) akan melakukan deklarasi dan mendirikan posko Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Juru bicara GKMS yang juga inisiator GKMS, Rijal Ilyas mengatakan, perkembangan politik pada saat ini penting menyikapi hal tersebut.
Baca juga: Mahfud MD Pesimis Kecurangan Pemilu 2024 Bisa Dikendalikan
Pasalnya, semua pihak berharap Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar tanpa adanya gangguan apapun.
Hal tersebut disampaikan Rijal Ilyas usai rapat konsolidasi bersama gabungan Koalisi masyarakat sipil di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
"Demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, maka netralitas menjadi suatu hal yang penting untuk disikapi dengan serius," tegas Rijal.
Dalam kesempatan yang sama, inisiator GKMS, Ridwan Darmawan mengatakan, dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, Aparatur Sipil Negara Bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus netral.
"Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014," kata Ridwan.
Untuk Polri, lanjut Ridwan, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan agar setiap anggota Polri bersikap netral dalam politik.
Baca juga: KSAD Jenderal Agus Subiyanto: Setiap Kodam Punya Rencana Kontijensi dan Peta Kerawanan Pemilu 2024
"Aturan tersebut juga mengatur anggota Polri untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," tambahnya.
Adapun TNI, kata Ridwan, juga sama harus netral, dalam pemilu tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilihan legislatif dan capres-cawapres.
Serta pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2024.
"Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Khususnya pasal yang mengatur operasi militer selain perang, guna mewujudkan situasi nasional yang aman, tertib, dan lancar," ungkapnya.
Apalagi, Ridwan menyebut, isu netralitas ini terutama setelah putusan MKMK, di mana dinyatakan bahwa Hakim Anwar Usman telah secara sengaja membuka ruang intervensi terhadap lembaga MK, maka tentu saja ini harus menjadi concern semua elemen.
Sebab, lembaga se-power full MK, yang juga cabang dari salah satu trias politika.
"Yakni lembaga yudikatif sudah tidak lagi independen dan merdeka, apalagi lembaga-lembaga yang dibawah eksekutif. Ini memang harus menjadi fokus kita semua," ungkapnya.
Atas dasar tersebut, Rijal menegaskan, seluruh aparatur negara, baik ASN, TNI, maupun Polri harus bersikap profesional, adil, tidak diskriminatif atas dasar kepentingan kelompok, golongan atau politik.
"Jangan sampai kekuasaan penguasa anggaran dan program yang melekat pada sebagian ASN menjadi kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengarahkan ASN dan masyarakat pada kekuatan politik tertentu, yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Oleh karena itu, kata Rijal, GKMS yang tergabung dari beberapa elemen, baik dari Akademisi, mahasiswa, NGO, Pegiat media sosial, wartawan hingga masyarakat akan mendeklarasikan posko pengaduan, tujuannya agar memantau dan melaporkan tindakan yang dirasa tidak netral.
"Kami bersama masyarakat dimulai dari pusat, dan kedepannya akan menyusul di tiap provinsi hingga Kabupaten/Kota kedepannya akan membentuk posko pengaduan Netralitas bagi ASN, TNI dan Polri tersebut," jelas dia.
Sementara, Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz, dalam rapat konsolidasi turut memaparkan bahwa potensi netralitas aparat pemerintah menjadi isu yang sangat kuat menjelang pemilu.
Dia kemudian menyoroti pengangkatan para penjabat kepala daerah yang dinilainya masuk dalam kerawanan pemilu.
Menurutnya, para ASN di desa-desa sangat memiliki pengaruh di masyarakat. Sehingga, keberadaan mereka juga harus diberikan porsi yang tepat untuk diawasi.
"Titik rawan itu akan terlihat ketika pemilihan dilakukan, bukan pada saat pendaftaran. Oleh karenanya perlu menjaga bersama semua kelompok masyarakat sipil," kata Kahfi.
"Menurut saya ini menarik sekali ide pengawasan bersama terhadap setiap potensi pelanggaran pemilu yg barangkali dilakukan oleh aparat pemerintah, asn dan tni-polri," ujarnya.