Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengungkapkan partai politik berkompetisi hanya sebelum pemilu, setelahnya membuat aliansi kolusif.
Adapun hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Demokrasi Dari Cengkraman Oligarki dan Dinasti Politik' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).
"Partai politik banyak berkembang dalam ilmu politik dalam mahzab kartelisasi ada banyak yang bisa menjelaskan ini," kata Usman Hamid
Ia melanjutkan partai politik tak lagi berkompetisi, tapi membangun aliansi kolusif.
"Kompetisinya hanya sebelum pemilu, setelah pemilu bagi-bagi. Untuk apa? Untuk membangun aliansi kolusif mengeksplorasi atau mengeksploitasi kekayaan negara, politik, maupun ekonomi," jelasnya.
Baca juga: Cak Imin: Kita Perjuangkan Pemilu yang Diakui Dunia
Dikatakan Usman Hamid saat ini tidak ada lagi perbedaan ideologis dari partai politik.
Pemilu hanya soal teknokratis, partai politik terisolasi dari rakyat, tidak ada lagi iuran iuran dari rakyat.
Justru menurutnya yang ada iuran dari oligarki.
Baca juga: Polda Metro Jaya Usut Laporan ke Aiman Witjaksono yang Tuding Aparat Tidak Netral di Pemilu 2024
"Pendanaan partai sangat lemah dari negara. Tahun 1999 Gus Dur menaikkan itu, tahun 2005 SBY menurunkan subsidi negara itu. Akibatnya partai mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak benar," ujarnya.
Itu sebabnya, kata Usman indeks korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menyoroti korupsi di sektor politik dan kedua penegakan hukum.
"Sehingga partai dalam banyak pemilu menghasilkan pemerintahan yang pelangi tidak ada ideologi lagi," katanya.