Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (calon), Prabowo Subianto tidak dapat hadir dalam diskusi publik capres-cawapres yang digelar oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 21 November 2023.
Pada tanggal yang sama, Prabowo ada tugas negara bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Nusron Wahid, Jumat (17/11/2023).
"Tanggal 21 (November) ada tugas negara, Bapak harus bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura dan bertemu dengan perdana menteri (PM) dan Bapak Presiden Singapura di Singapura," kata Nusron, Jumat (17/11/2023) dikutip dari Kompas.com.
Pihak TKN juga telah berkomunikasi dengan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti untuk bernegosiasi mengenai pergantian waktu.
Baca juga: Muhammadiyah Gelar Diskusi Publik Bersama Paslon: AMIN Siap, Ganjar Diundang, Prabowo Tak Bisa Hadir
Nusron juga menambahkan bahwa ketidakhadiran Prabowo ini tidak akan digantikan oleh cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka karena menghargai Muhammadiyah sebagai organisasi terhormat.
"Sama-sama ada acara, karena kalau pas tanggal 21 itu Mas Gibran-nya pertama tidak cuti, yang kedua kan Muhammadiyah ini adalah organisasi besar. Harus kita tempatkan yang terhormat. Jangan sampai yang datang wakilnya. Kalau bisa orang nomor 1 yang hadir," tambahnya.
PP Muhammadiyah Mengundang 3 Capres-Cawapres
Sementara itu, PP Muhammadiyah juga mengundang pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menghadiri diskusi publik ini.
Dijadwalkan para pasangan capres-cawapres itu nantinya digelar terpisah di tiga universitas Muhamaadiyah untuk berdiskusi selama dua jam dengan 30 menitnya untuk menyampaikan visi misi dalam kontestasi pilpres 2024.
Dijadwalkan pasangan Prabowo-Gibran pada 21 November 2023, Anies-Cak Imin digelar pada 22 November 2023, dan Ganjar-Mahfud 23 November 2023.
Diskusi ini digelar secara terpisah dengan mempertimbangkan keamanan dan agar para kontestasi pilpres 2024 dapat menyampaikan visi misinya secara leluasa.
"Pertimbangan pertama menyangkut kemampuan menyelenggarakan terutama dari sisi keamanan. Kalau di satu tempat khawatir tidak bisa menjaga keamanan karena masa yang tidak bisa kita perkirakan kehadiranya," kata Abdul Mu'ti, Jumat (17/11/2023) dikutip dari Kompas.com.
"Satu tempat satu pasangan. Sehingga ada waktu, leluasa menyampaikan pandangan visi dan misi. Dari kalangan masyarakat terutama warga Muhamadiyah bisa menilai bagaimana program yang ditawarkan," tambahnya.
Baca juga: Prabowo Terima Kunjungan Menhan Australia di Hambalang, Ngopi hingga Bahas Kemitraan Pertahanan
Abdul juga mengimbau masyarakat untuk memilih capres-cawapres berdasarkan kemampuan, integritas, dan rekam jejak.
"Muhammadiyah sejak awal menekankan meritokrasi. Di mana pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, integritas dan pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik," imbuhnya.
Apalagi calon pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, maka Abdul memberikan formula memilih berdasarkan ilmu hadits.
"Kalau memilih pemimpin pakai al jarkhu wal ta'dil. Artinya kita melihat seseorang dari kelebihan dan kekurangannya. Kita timbang-timbang, mana keunggulan dan mana kekurangannya,"
"Mari semua pihak patuhi peraturan yang sudah ada dan kita menunjukkan sebagai bangsa berkeadaban. Bangsa yang cerdas, rasional, menjaga kesantunan, kerukunan walau berbeda pilihan satu dengan yang lain," pungkasnya.
(Treibunnews.com/Pondra)(Kompas.com/Wisang, Adhyasta)