Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkominfo RI, Budi Arie Setiadi menyebut kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada unsur politik. Kasus ini pun murni hanya motif ekonomi.
"Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis, karena supaya publik jangan resah dulu ini politik," kata Budi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Budi menuturkan, motif bisnis yang dimaksud adalah pelaku hanya ingin menjual data pribadi untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu, dia meminta semua pihak tidak boleh mendiskreditkan KPU.
"Ini orang mau ngrampok data saja mau ngejual jadi komoditas gitu aja. Jadi nggak usah dipolitisir, maksud saya gitu loh. Jangan didiskreditkan lembaga KPU gimana sih jaga datanya entar jadi orang nggak percaya sama pemilu dan lembaga pemilu," katanya.
Namun begitu, kata Budi, kasus ini bisa menjadi peringatan untuk penyelenggara pemilu buat menjaga sistemnya dan keamanan datanya dengan baik. Dia pun tidak mau saling menyalahkan soal bobolnya data tersebut.
"Udah jangan kita salah menyalahkan. Kami Kominfo tidak mau menyalahkan Kementerian, lembaga lain apalagi KPU ini kan penyelenggara pemilu tumpuan kita semua, gitu loh. Jangan sampai KPU didiskreditkan dong," tukasnya.
Sebagai informasi, akun X @p4c3n0g3 membeberkan dalam cuitannya ihwal threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data itu dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data itu memuat informasi dari 252 orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, hingga tanggal lahir.
Baca juga: Data Pemilih Bocor, Dijual Seharga Rp1 Miliar, KPU dan Tim Gugus Tugas Selidiki Kebenaran
Data-data itu termasuk juga dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 tidak hanya berada pada pusat data KPU.
Hal ini merupakan respons Hasyim ihwal beredarnya informasi terkait dugaan kebocoran data DPT milik KPU.
Dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023) Hasyim mengungkapkan ihwal data DPT juga dipegang oleh partai politik peserta pemilu dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
"Data DPT Pemilu 2024, dalam bentuk softcopy, tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelas Hasyim.
Baca juga: Bawaslu: Pemungutan Suara Metode Pos Memiliki Potensi Kerawanan Tinggi
"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambungnya.
Saat ini tim dari KPU beserta Gugus Tugas yang terdiri atas BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data itu.