Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (AMIN) Billy David Nerotumilena merespons atas dibentuknya media center Indonesia Maju yang disebut-sebut sebagai media milik pemerintah.
Billy menilai, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) pemberian informasi dari pemerintah sudah ada di Kementeri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Kami tidak punya kewenangan untuk menilai itu, apakah itu menyalahi aturan. Cuma kami hanya memberikan komentar bahwa yang sepanjang kita tahu tentu juga itu kan merujuk pada peraturan perundang-undangan, bahwa tupoksi itu saya rasa cukup ada di Kominfo," kata Billy kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
Ia tidak melihat ada urgensi pemerintah membentuk media center yang diumumkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia itu.
"Kita enggak melihat urgensi itu, misalkan ada kegiatan yang genting, atau ada peristiwa yang mesti diselesaikan sehingga tupoksi itu enggak terlaksana," kata dia.
Namun, Billy menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya untuk menilai pantas atau tidak pantas.
"Tapi tadi itu kita perlu melihat motif di balik itu. Kita melihat urgensi di balik itu, apakah hal yang urgen sehingga dibentuknya sekarang dan apalagi dekat-dekat tahun politik begini kan semua hal yang berkaitan dengan itu apalagi pemilihan namanya juga sensitif," tandasnya.
Pemerintah Buat Media Center untuk Tangkal Serangan Pilpres 2024
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, isu politik jelang Pemilu 2024 menyangkut pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikannya saat meresmikan Media Center Indonesia Maju, di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat (4/12/2023).
Baca juga: 96 Isu Hoaks Bertebaran dari 355 Konten Medsos, Menkominfo Terbitkan Desk Pemilu dan Buku Saku
Bahlil mengatakan, media center itu dibuat sebagai sarana pemerintah untuk mengklarifikasi berbagai masukan hingga informasi buruk jelang tahun politik Pemilu 2024.
"Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data," kata Bahlil, dalam konferensi pers, Senin (4/12/2023).
Bahlil menjelaskan, Media Center Indonesia Maju juga dibuat guna memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk mengonfirmasi berbagai isu yang berhubungan dengan pemerintah.
"Media Center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman (jurnalis) untuk meng-cross check karena ini kan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah disini kita bisa berdialog," jelas Bahlil.
"Ini kita bentuk untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," sambungnya.
Sehingga, menurutnya, isu politik apapun yang mencuat di publik jelang Pemilu 2024 tak mengganggu target ekonomi pemerintah maupun investasi di Indonesia.
"Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga. Nah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetep bisa terjaga kalau stabilitas bisa kita jaga bersama. Salah satu stabilitas itu bisa dipicu stabil atau tidak tergantung dengan informasi dan data," jelas Bahlil.
Baca juga: Mantan Menteri dan Pejabat Ramai-ramai Serang Jokowi, Siapa Saja Mereka? Akankah Makin Banyak?
Selanjutnya, ia memastikan, pemerintah tetap netral dalam menjawab berbagai isu jelang 2024 dan akan mengklarifikasinya apabila merasa informasi tersebut perlu diluruskan.
Saat ditanya wartawan terkait nama Media Center tersebut sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan, media center ini tak terafiliasi paslon manapun yang maju di Pilpres 2024.
"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini. Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi. Tapi saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," tuturnya.