News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Mahfud MD Jawab Sentilan Prabowo soal Penanganan Kasus HAM, Komitmen Tuntaskan Bersama Ganjar 

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Nanda Lusiana Saputri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD - Mahfud MD merepsons sentilan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat capres perdana, Selasa (12/12/2023) kemarin. 

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD merepsons sentilan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat perdana, Selasa (12/12/2023) kemarin. 

Prabowo menyebut nama Mahfud saat menjawab pertanyaan terkait penanganan kasus HAM berat beberapa tahun lalu. 

Mahfud mengatakan, jika pada tahun 2009 justru dirinya lah yang pertama kali mengerjakan penyelesaian kasus HAM. 

Bahkan kata Mahfud, ia sempat mendapat pujian dari PBB atas upaya penyelesian HAM. 

"Tanggapan saya, justru sejak tahun 2009 tidak ada yang mengerjakan yang mengerjakan baru saya kan. Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan," kata Mahfud, Selasa malam. 

"Termasuk mendapat pujian dari PBB kan sesudah saya. PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini," lanjutnya. 

Baca juga: Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud Nilai Prabowo Emosional saat Debat Capres

Meski demikian, Mahfud mengaku tetap akan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan HAM bersama Ganjar Pranowo nantinya. 

"Ya pastilah, pastilah (komitmen). Itu kan gampang kalau jadi presiden. Kalau nggak jadi presiden itu yang susah," kata Mahfud. 

Adapun dalam debat perdana capres, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.

Ia menjelaskan, tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" kata Ganjar dalam debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar.

Capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di acara Debat Capres 2024 putaran 1 di gedung KPU, Selasa malam, 12 Desember 2023. (Screenshot Kompas TV)
Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini