Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Narasi orang dalam alias ordal disebut-sebut pada Debat Capres, Selasa (12/12/2023) lalu.
Hal ini menjari sorotan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan.
Ia menilai keberadaan ‘orang dalam’ dalam sistem politik dan kehidupan bernegara ibarat benalu.
Jelasnya, ordal akan mematikan meritokrasi dengan tidak memberikan kesamaan dan kesetaraan.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Bimbang di Pilpres 2024, Paling Banyak di Jawa Tengah
“Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar," jelasnya pada Kamis (14/12/2023).
"Ia tegak lurus dengan menempatkan kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan integritas sebagai standar baku untuk terbangunnya sistem dalam beragam ranahnya, terlebih dalam sistem demokrasi,” terangnya.
“Meritokrasi tegak apabila demokrasi betul-betul menempatkan equality sebagai pijakannya."
Lanjuthya, orang dalam menyebabkan equality mati.
Selain itu, salah satu dampak buruk dari kuatnya orang dalam dalam sistem politik adalah maraknya kasus korupsi.
“Karena orang dalam itu bentuk deviasi dari sistem yang seharusnya, sebagaimana korupsi bentuk penyimpangan dari mekanisme yang seharusnya. Mereka adalah sisi gelap birokrasi,” tegasnya.
Senada, peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai nepotisme dan keberadaan ‘orang dalam’ akan mengganggu demokrasi.
“Tentu dalam demokrasi semua memiliki kesempatan yang setara. Ini tentu harus jadi nilai yang dipegang tiap pejabat publik sebagai "forbearance" atau penahan nafsu dalam menjaga demokrasi. Termasuk juga nepotisme dan fenomena ordal,” terang Kahfi.
Menurutnya, kendati tidak ada peraturan rigid soal orang dalam, nilai demokrasi harus tetap dipegang teguh, terutama memegang semangat meritokrasi.
Keberadaan ordal juga menjadi rintangan dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Bila ada nepotisme dalam rekrutmen politik, apalagi sampai memperalat hukum, maka muncul tindakan favoritisme yg berujun pada tindakan nepotis.
Ini juga akan jadi rintangan bagi upaya pemberantasan korupsi.
Sebab, tindakan korupsi mengikut dengannya juga kolusi dan nepotisme.
"Hal ini juga jadi alasan utama mengapa reformasi menghendaki hilangnya KKN,” paapar dia.
Janji 3 Capres
Ketiga calon presiden (capres) 2024 telah beradu gagasan dalam debat perdana, Selasa (12/12/2023).
Dalam debat tersebut ketiganya yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saling memaparkan sejumlah janji atau gagasan untuk Indonesia ke depan.
Debat pertama mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Debat dibagi menjadi 6 segmen dengan total waktu 150 menit.
Segmen pertama, ketiga kandidat capres menyampaikan visi dan misi.
Baca juga: Persoalan Pupuk Disinggung Prabowo dan Ganjar Saat Debat, Jokowi Bilang Saat Ini Tak Ada Masalah
Berikut janji 3 capres di bidang penegakan hukum dan solusi untuk korupsi yang dipaparkan dalam debat perdana:
1. Anies Baswedan
Dalam pemaparan visi dan misinya, Anies Baswedan bertekad membuat hukum berdiri tegak di Tanah Air.
Saat ini, Anies menilai hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Anies menilai, penyelenggara pemerintahan saat ini belum menempatkan prinsip-prinsip hukum yang baik.
Banyak aturan hukum dilanggar demi kepentingan kekuasaan.
Anies pun menegaskan negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.
"Kita menyaksikan pada hari ini, ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip hukum yang kita pegang," ucap Anies dalam debat perdana di halaman kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam.
Anies pun berjanji akan mendedikasikan diri untuk menegakkan hukum yang adil pada siapa saja.
Sementara itu solusi bagi pemberantasan korupsi, ia mengatakan, ada empat cara yang mesti dilakukan.
"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies.
Anies juga mengatakan, Undang-undang KPK harus direvisi.
"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.
"Ketiga, memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh Undang-undang."
"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," jelasnya.
Anies juga mengatakan, standar etika untuk pimpinan KPK harus tinggi.
2. Prabowo Subianto
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga bertekad untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.
Prabowo juga bertekad akan mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk menegakkan hukum di Tanah Air.
Sikap itu Prabowo contohkan saat ia masih aktif menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebagai seorang prajurit, menurutnya, ia selama ini telah berjuang untuk membela demokrasi, hukum hingga HAM.
"kita sadar, sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela pancasila dan UUD 1945. Itulah perjuangan saya selama ini, dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi hukum hingga HAM," kata Prabowo, Selasa malam.
"Saya dan Gibran bertekad memperbaiki dan memberantas korupsi ke akar-akarnya," seru Prabowo disambut riuh tepuk tangan pendukung.
Prabowo menjelaskan semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Prabowo, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.
Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu, mengatakan korupsi harus diberantas dengan memperkuat KPK dan instansi lainnya.
"Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, harus diberantas sampai akar-akarnya, kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat kepolisian, kejaksaan."
"Perkuat Ombudsman semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat, BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ucap Prabowo.
3. Ganjar Pranowo
Sementara itu Ganjar juga menyampaikan komitmennya untuk membasmi tuntas koruptor.
Solusi penegakan hukum untuk menjerakan para koruptor, menurut Ganjar, mereka harus dimiskinkan
Ganjar bertekad akan merampungkan pembentukan UU Perampasan Aset.
Selain itu, Ganjar juga ingin koruptor ditahan di Lapas Nusakambangan.
Pulau Nusakambangan terkenal sebagai penjara yang menampung penjahat kelas kakap di Indonesia.
"Maka kalau saya mulai dari sini yang dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset "Maka segera kita bereskan UU Perampasan Aset dan para pejabat yang korupsi bahwa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera ini tidak main-main," kata Ganjar.
Selain itu, kata Ganjar bukan hanya dari sisi pemberantasan yang ditekankan.
Dari aspek pencegahan, yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin dengan mengajarkan hidup sederhana.
Bagaimana integritas itu, kata Ganjar, dibangun untuk para pejabat.
"Mesti kita tunjukkan dengan teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu," kata Ganjar.
(Tribunnews.com/Chrysnha/Milani Resti/Suci Bangun DS)