Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait pernyataan Calon Presiden Anies Baswedan yang menyebut indeks demokrasi di Indonesia menurun sekarang ini.
Menurut Presiden hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah.
"Ya itu sebagai evaluasi," kata Jokowi usai meninjau proyek MRT Jakarta Fase 2 di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat, (15/12/2023).
Baca juga: Anies Dituding Jadikan Kasus Harun Al Rasyid demi Kepentingan Politik, Ini Kata Pengamat
Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi.
Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan Presiden.
"Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," katanya.
Selain itu, unjukrasa atau demonstrasi di depan Istana dan di kawasan Patung Kuda kata Presiden hampir ada setiap pekan.
Bagi Presiden adanya unjukrasa tersebut tidak ada masalah.
"Di patung kuda, di depan istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga engga ada masalah," pungkasnya.
Sebelumnya Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengklaim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan.
Bahkan, dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini.
"Ketika bicara demokrasi minimal tiga. Satu adalah adanya kebebasan berpendapat, oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu, proses pilpres yang netral transparan dan jurdil," tuturnya dalam debat capres 2024 di Kantor KPU, Jakarta pada Selasa (12/12/2023).
Selain itu, Anies juga menyebut penyebab demokrasi di Indonesia menurun lantaran adanya pasal karet di UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
"Dan kalau kita saksikan, bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita," ujar Anies.
Namun, Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait IDI pada tahun 2014-2022 justru berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Anies.
Pada tahun 2014, level IDI mencapai 73,04 dan mengalami penurunan tipis di tahun 2015 menjadi 72,82.
Kemudian, penurunan kembali terjadi di tahun 2016 di level 70,09. Namun setelah itu tren IDI mengalami peningkatan meski pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan di level 73,66 setelah di tahun sebelumnya menyentuh 74,92.
Baca juga: Pengamat: Anies Kritik Demokrasi tanpa Oposisi, tapi NasDem dan PKB Nyaman di Pemerintahan
Hanya saja, semenjak itu tren IDI mengalami peningkatan signifikan seperti di tahun 2022 yang menyentuh skor 80,41.
Mengutip BPS, saat level IDI berada di atas 80 poin maka bernilai "baik". Indeks 60-80 maka bernilai "sedang" dan indeks lebih kecil dari 60 poin, maka bernilai "buruk".
Hanya saja, berkaca pada pernyataan Anies, indeks demokrasi di Indonesia menurut data BPS tahun 2022, justru mencatatkan level tertinggi terkait demokrasi.