Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN, Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) sebagai hal yang layak dilakukan.
“Single data on population sudah lama selalu diwacanakan tapi untuk implementasinya tidak mudah. Kita punya data DTKS Kemensos yang cukup representatif, tapi praktiknya hanya bisa diakses pusat,” terangnya.
Data terintegrasi juga akan meluaskan manfaat, tidak sekadar untuk program bansos.
"Data terintegrasi juga penting untuk fokus pada target sasaran pelaksanaan program pemerintah. Data kependudukan terintegrasi seharusnya bukan hanya untuk bansos, tapi menyeluruh termasuk kebutuhan utk penyelenggaraan pendidikan dan training, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain,” tambahnya.
Baca juga: TKN Sebut Kapasitas Gibran Buat Mahfud-Cak Imin Gugup dan Gagap Saat Debat Cawapres
Kendati demikian, program tersebut akan mendapati tantangan dari sisi implementasi.
“Perlu effort besar untuk mengintegrasikan data NIK termasuk system dan maintenance-nya. Apalagi untuk updating-nya," tegasnya.
Nawawi mewanti-wanti agar data terintegrasi tidak hanya bisa diakses oleh pemerintah pusat melainkan pula pemerintah daerah.
“Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh pemerintah di daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” katanya.
Sebelumnya, paslon Ganjar-Mahfud MD menawarkan program KTP Sakti.
Alih-alih menghapus bansos, paslon tersebut akan akan memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penyaluran bansos dengan mengintegrasikan data penerima bantuan pemerintah dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Nawawi menilai ide tersebut akan lebih menjamin bansos tepat sasaran.
“Ide ini pastinya bagus, karena data yang terintegrasi meminimalisir penyelewengan di lapangan,” lanjutnya.
Misi 3 Cawapres
Para calon wakil presiden (cawapres) memaparkan masing-masing gagasannya di akhir debat pada Jumat (22/12/2023).
Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggagas soal slepetnomic di akhir debat.
Cak Imin mengklaim kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, tidak memiliki keberanian untuk menegakkan aturan ‘main’ yang adil. Terutama, keadilan yang berpihak kepada masyarakat.
Baca juga: Beri Closing Statement Debat, Mahfud Pamerkan Program Unggulan senilai Rp2,5 Triliun selama 5 Tahun
“Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomic sebagai solusi ekonomi kita, segala ketidakadilan kita slepet,” kata Cak Imin di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Jika terpilih, Cak Imin memastikan akan ‘slepet’ proyek yang menggunakan anggaran jumbo tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang.
Karena itu, Cak Imin ingin ada perubahan-perupayaan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia.
“Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis, harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama,” tutur Cak Imin.
Cak Imin menyampaikan, dengan slepetnomic pasangan nomor urut 01 ingin memastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak.
“Kita ingin kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak,” tambah Cak Imin.
Sedangkan, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, 2030 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Saat itu sebagian besar penduduk Indonesia ada pada usia produktif.
“Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktifitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas makin terbuka lebar,” kata Gibran.
Untuk memanfaatkan peluang itu, Gibran mengajak untuk bekerja keras, fokus, dan berani melakukan lompatan. Sebab, kesempatan bonus demografi diklaim hanya datang sekali.
“Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas,” terang Gibran.
Sedangkan, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD ingin memastikan untuk negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Lalu, Mahfud memaparkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun, yaitu:
1. 17 juta lapangan kerja
2. 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan
3. Uang saku, kasir posian
4. 10 juta hunian
5. Rumah semudah punya motor
6. Sekolah dapat, lulus pasti kerja
7. Satu keluarga miskin, satu sarjana
7. Perempuan maju
8. Guru naik kelas
9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara
10. Mudah berusaha, termasuk UMKM dan Koperasi
11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi
12. Guru gaji dan guru agama lain digaji
13. Pasokan pangan aman, harga enak dikantong
14. Lansia bahagia, anak cucu gembira
15. Petani, bangga bertani
16. Di laut kita jaya, nelayan sejahtera
17. Disabilitas mandiri berprestasi 1 desa, 1 mobil
18. Internet super cepat, gratis dan merata
19. Bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran
20. Sikat KKN
21. KTP Sakti
“Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar,” tambah Mahfud MD.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Dennis Destryawan)