Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksda TNI (purn) Soleman B Ponto mengatakan pembelian alutsista sebuah negara, termasuk Indonesia, bukan hanya sebatas untuk kepentingan pertahanan dari ancaman militer.
Kata dia, pembelian alutsista juga diperlukan sebagai alat untuk diplomasi luar negeri.
"Memang akhirnya alutsista itu kita hanya mendukung diplomasi," kata Soleman dalam diskusi daring 'Meramal Masa Depan Geo Politik dan Hankam dari Visi Misi Capres 2024' pada Jumat (5/1/2024).
"Politik luar negeri akan nol tanpa adanya alutsista," lanjut dia.
Menurutnya, pembelian alutsista oleh pemerintah Indonesia memang hanya diperuntukan bagi kepentingan diplomasi.
Pasalnya, berbagai pihak otoritas pertahanan dan keamanan negara maupun badan intelijen kata dia, telah menyatakan tidak ada potensi ancaman militer 5 sampai 10 tahun ke depan.
"Semua badan intelijen menyatakan tidak ada ancaman militer," ungkapnya.
Kendati demikian, Soleman berpendapat, pemerintah semestinya tidak fokus pada pembelian alutsista yang sebenarnya terkait erat dengan ancaman militer.
Sebab, di sisi lain juga ada ancaman nonmiliter, seperti krisis pangan, hingga krisis terkait bahan produksi. Sehingga pembicaraan yang semestinya berkembang adalah soal ancaman non militer tersebut.
"Ini kalau saya melihat, perlu kita harus mengatur dulu dari UU pertahanan, turunnya ke mana, apa yang harus dilakukan. Sebelum ini dilaksanakan dengan baik, kita jangan terlalu jauh," katanya.
Baca juga: Jelang Debat Capres Cak Imin Rajin Kritik Prabowo, Soroti Alutsista hingga Persoalkan Panelis
Diberitakan, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan sekaligus capres sebelumnya mendapat kritik dari beberapa pihak, termasuk lawan politik, pihak capres-cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo -Mahfud MD, terkait besarnya penggunaan anggaran negara untuk belanjar alutsista.
Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo disebutkan menggunakan anggaran untuk alutsista sebesar 25 miliar Dolar AS atau setara Rp386 triliun.
Anggaran alutsista makin disorot ketika Kemenhan meminta kenaikan anggaran pertahanan ke Kementerian Keuangan dan diberikan sekitar 5 miliar Dollar AS pada akhir November 2023 lalu. Jumlah anggaran itu bersumber dari pinjaman luar negeri.
Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar Dollar Amerika Serikat.
Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 Dollar Amerika Serikat.
"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).