Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 dan 3, yakni Muhaimin Iskandar (Cak imin) dan Mahfud MD memiliki pendapat yang sama tentang reformasi agraria.
Keduanya satu suara dalam pembentukan satu kelembagaan langsung di bawah presiden untuk mengurus permasalahan agraria, seperti halnya sertifikat tanah.
Dalam debat cawapres disiarkan live streaming via YouTube KPU RI, pada Minggu (21/1/2024), awalnya Cak Imin bertanya kepada Mahfud MD tentang onflik agraria.
Mahfud MD mengungkapkan, harus ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tanah yang terjadi dalam kurun waktu yang lama ini.
Mahfud menceritakan, terdapat perbedaan pengesahan sertifikat tanah saat zaman orde lama, saat itu Keputusan Inspektur Jenderal Agraria (KINAG) dan setelah zaman orde baru.
Lantas hal ini disebutnya menjadi tumpang tindih saat tanah yang sah secara hukum pada zaman orde lama kemudian tidak sah saat sertifikat harus dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Mahfud MD menilai, harus dibuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan pengesahan tanah antar lintas zaman.
Setuju dengan Cak Imin, Mahfud MD mengaku gagasan pembentukan satu lembaga di bawah presiden merupakan gagasannya bersama Ganjar Pranowo untuk reformasi agraria.
"Reformasi agraria itu menjadi salah stau bagian misi kami pada tahun ni, kami punya tim reformasi hukum nasional, masalah agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani," terang dia.
"Jadi tadi proses kesepakatan untuk KINAG dan sertfikiat tanah itu menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan."
Mahfud MD Sebut-sebut Madura
Baca juga: Mahfud MD Serang Gibran Soal Komitmen Jokowi Tidak Mengimpor Komoditas Pangan
Calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyampaikan, orang Madura lebih dulu mengatasi greenflation atau inflasi energi hijau.
Mahfud MD menjelaskan, apa itu transformasi ekonomi ke arah yang lebih hijau atau ekonomi sirkular.
"Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan, diproduksi kemudian dimanfaatkan kemudian di-recycle," ujar Mahfud MD menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka soal greenflation saat debat di Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Mahfud menambahkan, pentingnya me-recycle suatu barang sehingga tidak mengganggu ekologi. Lalu, Mahfud MD mencontohkan soal kebiasaan orang Madura.
"Saya punya cerita kalau bicara soal recycle soal ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura karena orang Madura yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau," tutur Mahfud.
Ekonomi sirkular yang dimaksud Mahfud, yakni di mana orang Madura itu yang memunguti sampah-sampah, plastik-plastik, lalu diolah kembali.
"Sehingga sebenarnya ekonomi sirkular sudah menjadi kesadaran masyarakat," terang Mahfud.
Sedangkan untuk mengatasi inflasi, ucap Mahfud, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi persoalan. Terutama, kebijakan berbasis data.
"Itu yang harus kita pahami tentang ekonomi hijau. Inflasi hijau. Nah saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitarnya mahal, misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan. Ada satu ditambahkan emisi," imbuh Mahfud.
Cak Imin Semprot Gibran
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka hanya mengulang ucapannya.
Cak Imin menganggap, wakil Prabowo Subianto itu seperti hanya menjelaskan kembali jawaban Cak Imin atas pertanyaan moderator perihal Pangan.
Sontak, semprotan Cak Imin tersebut mengundang sorak sorai hadiri dalam debat keempat Pilpres 2024 antara para cawapres pada Minggu (21/1/2024).
Dalam hal ini, Cak Imin awalnya menjelaskan mengenai program dan tanggapan atas pertanyaan strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan.
Cak Imin mengatakan, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian tidak memiliki air dan irigasi yang memadai.
Bahkan disebutnya pengadaan pangan nasional tidak melibatkan petani.
Setelahnya, Gibran memberikan tanggapan menyoal bahasan pangan.
Sulung Presiden Joko Widodo itu menjelaskan yang terutama adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.
Dirinya menuturkan, untuk meningkatkan produktivitas harus selaras dengan peningkatan kawasan industri pupuk yang dekat dengan lahan-lahan pertanian.
Lantas, Cak Imin yang mendapat kesempatan menanggapi tanggapan dua cawapres lainnya itu tersenyum ke arah Gibran.
"Yang anda smapaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan," ujarnya disambut sorak sorai hadirin.
Baca juga: Mahfud MD Singgung Pentingnya Keterbukaan Informasi Agraria untuk Berantas Korupsi Tambang
Cak Imin kembali menegaskan, potensi besar petani Indonesia. Dia menambahkan, jumlah petani masih besar, potensi tanah subur juga kebutuhan pangan.
Wakil Anies Baswedan tersebut juga menyinggung sikap Pemerintah soal pangan.
"Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan jangan terlalu normatif mengatasi keadaan," papar dia.
"Seluruh perangkat undang-undang yngg menyangkut petani dan produksi kita sebetulnya lengkap, tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki, kemauan politik kesungguhan tidak mengabaikan petani yang terpenting."
Daftar 11 Panelis Debat Kedua Cawapres 2024
1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM)
3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute Presedential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanaan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).
(Tribunnews.com/Chrysnha, Dennis Destryawan)