Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pembangunan rendah karbon yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada Minggu (21/1/2024) jadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Padahal, kebijakan itu diyakini adalah yang paling amoral.
"Karena mengabaikan prinsip 'pencemar membayar' yang hanya menjadi memperdagangkan hak mencemari lingkungan," kata Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi, Fanny Tri Jambore Christanto di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Fanny mengatakan, masalah pembangunan rendah karbon terletak pada ketidaksinkronan pemerintah pusat dan daerah.
Persoalan pembangunan rendah karbon acap kali justru bermasalah pada level kebijakan yang kontradiksi antara daerah dengan nasional.
Walhi menilai teknologi carbon capture storage atau carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) telah dianggap gagal mencapai tujuannya atau gagal memenuhi ekspektasi.
Walhi juga menyoroti lemahnya ambisi Indonesia untuk mencapai netral karbon (net zero emission) pada tahun 2050.
Hal ini tercermin, lanjut Fanny, dalam dokumen Strategi Jangka Panjang Penurunan Emisi Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050, LTS-LCCR 2050) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca juga: Ada Usulan Bawaslu, KPU Bakal Bahas Debat Capres Terakhir Digelar Tanpa Penonton di Lokasi
Sebelumnya, saat debat, cawapres 01 Muhaimin Iskandar mengkritik target bauran energi (terbarukan) pemerintah yang justru turun dari 23 persen ke 17 persen dan penundaan pajak karbon dari 2022 ke 2025.
Lalu, cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menyinggung tentang pajak karbon dan CCUS, mendorong transisi energi hijau berbasis nabati biofuel, B35 & B40 turunkan nilai impor minyak, titik temu hilirisasi industri dan kelestarian lingkungan.
Sementara cawapres 03 Mahfud MD mengoreksi targetan net zero pada 2060.