Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari PolMark Research Center Eep Saefulloh Fatah menyatakan kalau pilpres 2024 merupakan titik penting untuk mengembalikan demokrasi Indonesia.
Sebab menurut dia, proses demokrasi saat ini terbilang carut marut, usai adanya pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan mendukung paslon tertentu.
Tak hanya itu, Eep juga menilai kalau langkah sikap politik Jokowi saat ini sudah sangat kentara dalam keberpihakan kepada suatu paslon.
"Menurut saya 2024 adalah titik yang sangat penting untuk demokrasi Indonesia. ini bisa jadi titik nadir atau titik balik," kata Eep saat diskusi politik bertajuk 'Ngobrolin People Power' di kawasan Cikini, Jumat (26/1/2024).
Kata dia bisa dikatakan titik nadir, jika presiden yang terpilih nantinya merupakan paslon yang sejatinya memang terlihat sekali mendapatkan dukungan dari penguasa.
Baca juga: Bawa Kertas Besar, Jokowi Luruskan Pernyataannya soal Presiden Boleh Kampanye: Aturan Jelas
"Saya sampai sekarang masih terus berdoa, saya yakin juga ini banyak orang bahwa itu tidak terjadi, kalau itu terjadi (berarti) titik nadir, kebayang sama saya, apa yang terjadi setelah ini di Indonesia, setelah 2024," kata Eep.
Sementara, jika yang terpilih adalah bukan sosok yang dimaksud, maka kata Eep bisa dijadikan titik balik demokrasi.
Dirinya menegaskan, titik balik demokrasi itu diharapkan bisa terjadi jika di antara dua pasangan calon tersebut yang jadi pemimpin.
Hanya saja, Eep menegaskan untuk pasangan calon itu yang terpilih nanti, tidak boleh mengkhianati rakyat kembali.
Baca juga: Tepis Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi, Menko Luhut: Saya Masih Ketemu, Baik kok
"Jangan sampai ternyata mereka yang dikasih kesempatan menang dalam keadaan begini berkhianat sama kita semua dengan menjadi presiden dan wakil presiden yang sama saja, dengan menjadi presiden yang sama berkhianatnya, enggak boleh, kiat harus jaga betul itu," kata Eep.
Dalam momen ini, Eep lantas menyebutkan dua nama capres yang dimaksudnya bisa mengembalikan demokrasi Indonesia.
Dia menyatakan kalau hanya Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang memiliki potensi untuk mengembalikan posisi tersebut.
"Jujur saja kita ngomong nama lah, kalau ternyata Ganjar ditakdirkan jadi presiden, atau Anies ditakdirkan jadi presiden. kita harus peringatkan mereka berdua itu, mereka gak boleh berkhianat lagi seperti ini. 10 tahun, apalagi 5 tahun," kata dia.
"Menurut saya itu sangat penting, kita harus bikin komitmen sama mereka, justru 5 tahun itu harus titik balik demokrasi indonesia," tukas Eep.