Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisioner Komnas Perempuan sekaligus penggiat disabilitas, Bahrul Fuad, memberikan tanggapannya terkait debat kelima calon presiden (capres), Minggu (4/2/2024) malam.
Bahrul Fuad menilai Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo secara umum belum memberikan jawaban yang optimal terkait dengan pertanyaan moderator mengenai konsesi dan data disabilitas di Indonesia.
Diketahui, debat semalam mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.
Bahrul Fuad mengungkapkan, menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah.
"Namun, dari ketiga capres, tidak ada yang memberikan penyataan yang jelas terkait konsesi ini," ungkapnya kepada Tribunnews, Senin.
Pria yang akrab disapa Cak Fu ini menilai narasi tentang disabilitas dalam debat capres semalam masih didominasi pendekatan medical model.
"Bukan pendekatan HAM dan kesetaraan. Pernyataan-pernyataan semacam itu dinilai sebagai kontraproduktif terhadap perjuangan inklusi disabilitas yang telah dilakukan oleh para aktivis gerakan disabilitas selama ini," katanya.
Lanjut Cak Fu, ia mencatat Anies dan Ganjar memiliki rencana jelas terkait data disabilitas.
Namun, dia menyoroti Prabowo masih menggunakan istilah 'normal' untuk menyebut mereka yang bukan disabilitas, serta masih mendukung program sekolah khusus untuk penyandang disabilitas.
"Hal ini bertentangan dengan perjuangan gerakan disabilitas yang bertujuan mewujudkan pendidikan inklusi di semua tingkatan," ungkapnya.
Cak Fu juga menegaskan, pentingnya pemahaman akan HAM dan kesetaraan dalam menyikapi isu disabilitas.
"Pendidikan inklusi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, sehingga program sekolah khusus tidak lagi dianggap sebagai solusi yang memadai," ungkapnya.
Baca juga: Kesamaan Ide Prabowo dengan Anies & Ganjar saat Debat Capres: Internet Gratis hingga Peran Aktivis
Cak Fu berharap, para kandidat lebih memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas dan memberikan jawaban yang lebih substansial.
"Ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas diakomodasi dengan baik dalam pembangunan nasional yang inklusif," harapnya.
Lebih lanjut, Cak Fu mengajak semua penyandang disabilitas memilih pemimpin yang memperjuangkan kesetaraan dan inklusi, serta terus aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka.
"Hanya dengan melibatkan mereka secara penuh dalam proses pembangunan, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya," sambungnya.
Pandangan Capres Soal Disabilitas
Pertanyaan terkait disabilitas muncul pada segmen ketiga debat capres semalam untuk capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Pertanyaan dari panelis ialah apa komitmen pasangan calon (paslon) dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas.
- Prabowo
Prabowo mengatakan komitmen dalam mensejahterakan disabilitas di Indonesia sudah dirinya lakukan sejak dulu, termasuk dirinya mengatakan telah mensponsori undang-undang (UU) disabilitas, dan mendorong UU tersebut lolos di DPR RI.
"Kami berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka," katanya dikutip dari tayangan YouTube KPU RI.
Prabowo mengatakan, selama ini dirinya telah mengirim tim-tim olahraga (khusus disabilitas) untuk olimpiade disabilitas.
Prabowo juga mengatakan, bahwa negara perlu berkomitmen terhadap kaum disabilitas, termasuk merekrut mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan.
"Saya juga kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mencari teknologi yang membantu kaum disabilitas antara lain untuk membantu mereka yang penglihatannya berkurang, dengan teknologi-teknologi baru, sehingga membantu mereka bisa hidup mandiri dan bekerja hampir mendekati orang-orang normal," lanjutnya.
- Ganjar
Sementara itu, Ganjar Pranowo berbicara tentang pentingnya warga penyandang disabilitas dihadirkan dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, negara harus hadir dan tidak boleh alpa terkait persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.
Kedua kata dia, pemerintah harus menyiapkan data dengan baik. Ia mengklaim solusi KTP Sakti miliknya bisa mengakomodir hal ini.
"Kenapa kami pakai KTP Sakti? Satu KTP saja kita bisa profiling semuanya termasuk disabilitas. Maka kalaulah satu data Indonesia lalu kita cropping terkait dengan disabilitas, maka perlakuan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka," kata dia.
"Termasuk, saya mau cerita pengalaman saja, ketika merencanakan pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat," sambung dia.
Dengan begitu, menurutnya semua pihak akan mendengarkan apa kebutuhan para penyandang disabilitas.
Kemudian, hal tersebut akan menjelma menjadi kebijakan publik.
"Sehingga no one left behind (tidak ada yang tertinggal) ini diberikan dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan," kata dia.
- Anies
Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan perlu data komprehensif tentang penyandang disabilitas.
"Data ini diperlukan komprehensif. Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa."
"Kita harus bisa melihat dan membantu penyandang disabilitas bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggungjawab negara," ungkap Anies.
Anies menyebut, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah serta Dasawisma PKK untuk mendata penyandang disabilitas.
"Selalu alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia sekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas harus punya anggaran. Siapkan datanya, siapkan anggarannya," ujar Anies.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Garudea Prabawati, Gita Irawan)