Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI akan memfasilitasi para tahanan KPK untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti.
Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada di dua lokasi, yaitu di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih untuk para tahanan yang berada di Rutan Gedung Merah Putih (K4), Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (C1), dan Rutan Pomdam Jaya Guntur.
Kemudian TPS kedua berlokasi di Rutan Puspomal, yang akan difasilitasi dari petugas TPS di sekitar lokasi Puspomal.
"Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan KPU pada Juni 2023 berjumlah 88 orang. Sedangkan saat ini jumlah tahanan KPK berjumlah 75 orang (67 orang di K4, C1, dan Guntur; serta 8 orang di Puspomal)," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (7/2).
Ali mengatakan, pencoblosan akan dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, yang selanjutnya akan dilakukan penghitungan suara. Anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari warga sekitar dan petugas rutan.
Kata Ali, fasilitasi pencoblosan dalam pemilu ini sebagai bentuk komitmen KPK dalam menjamin hak-hak dasar bagi para tahanan KPK.
"Di mana tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," katanya.
Adapun sejumlah tahanan KPK saat ini di antaranya adalah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mendekam di Rutan Merah Putih.
Selain itu terdapat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang mendekam di Rutan pada Gedung KPK lama.
KPK juga mewanti-wanti agar seluruh pejabat dan penyelenggara negara menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest. Lembaga antirasuah menegaskan konflik kepentingan adalah hulu dari tindak pidana korupsi.
"KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjauhi benturan kepentingan (conflict of interest) baik yang nyata, potensial atau akan dipersepsikan publik sebagai conflict of interest," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ghufron menyatakan, konflik kepentingan yang mungkin terjadi jelang Pemilu 2024 adalah penyalahgunaan fasilitas negara dan kewenangan. Digarisbawahi, konflik kepentingan bukan hanya pelanggaran etika.
"Merupakan hulu dari tindak pidana korupsi," ujarnya.
Baca juga: Gibran dan Selvi Ananda Nyoblos di Solo, TPS 34 Manahan
Kata Ghufron, KPK berkepentingan memastikan proses pemilihan pemimpin bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara jujur dan adil. Salah satunya dengan berupaya agar Pemilu 2024 terbebas dari praktik politik uang dan benturan kepentingan.
"KPK mengingatkan kepada seluruh pihak, baik pemerintah, penyelenggara dan peserta maupun pemilih agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan asas jujur, adil dan berintegritas dengan menghindari politik uang maupun politik transaksional," kata dia. (Tribun Network/ham/wly)