Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024 kini dipelototi banyak pihak.
Bukan tanpa alasan, karena suara PSI yang Ketua Umumnya ialah Kaesang Pangarep tiba-tiba melonjak.
Tak ayal, sejumlah pihak menduga terjadi kecurangan, penggelembungan suara PSI.
Ditambah lagi Bawaslu mengakui banyak menerima informasi soal penggelembungan suara PSI.
Kini lonjakan suara PSI itu banyak dikaitkan dengan adanya operasi senyap.
Pengamat pun menyebut lonjakan suara PSI tak lazin, diprediksi kekacauan bisa timbuh jika PSI lolos ambang batas 4 persen.
Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.
Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.
Baca juga: Soal Perolehan Suara Beda dari Quick Count, Jubir PSI Bandingkan dengan Gelora dan PKS
Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.
Kemudian, data terbaru dari KPU, per Senin (4/3/2024) pukul 17.00 WIB, perolehan suara PSI sudah mencapai 2.404.307 atau 3,13 persen.
Data tersebut diperoleh dari 542.154 dari 823.236 TPS yang menyetorkan hasil suara Pemilu 2024.
Suara PSI Melonjak Naik, Jokowi Kena Kritik, Kecurangan Pemilu Harus Segera Dibongkar
Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada real count Pemilu 2024 berbuntut kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasar pantauan Tribunnews, raihan suara PSI meroket dalam tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah hingga 230.361 suara per 2 Maret 2024 pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada 29 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, suara PSI baru mencapai 2.171.907 atau 2,86 persen.
Terbaru, per Senin (4/3/2024) pukul 15.00 WIB, suara PSI mencapai 2.404.302 suara atau 3,13 persen.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai lonjakan suara yang dialami PSI tidak masuk akal.
"PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam itu dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama," ungkap pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, Senin.
"Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," lanjutnya.
Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, sudah mengingatkan penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.
"Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi soal Suara PSI Naik Versi Rekapitulasi Sementara: Tanyakan ke KPU
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, rekayasa tersebut diduga untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi.
"Yaitu satu, memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, dua, meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen, dan tiga, untuk menggerus suara PDI Perjuangan," ujarnya.
Koalisi Masyarakat Sipil telah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU.
"Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu," ungkapnya.
Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak para anggota DPR RI menggunakan hak konstitusional untuk membongkar kejahatan Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket.
Jokowi Ingin Amankan Putranya Kaesang Pangarep ?
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti turut mengkritisi suara PSI yang tiba-tiba menggelembung.
Menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu tiga hari.
“Ini kalau tidak kita kritisi dan kawal bersama, bukan mustahil suara PSI pada 20 Maret 2024 sudah mencapai empat persen atau lebih."
"Harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 Plano, kalau PSI berhasil masuk Senayan, maka bukan mustahil Kaesang maju sebagai kepala daerah," imbuh Ikrar dikutip dari WartaKotalive.com, Minggu (3/3/2024).
Ikrar pun mengaku waswas melihat penggelembungan suara PSI ini.
Ia khawatir lonjakan suara partai pimpinan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tersebut akan beririsan dengan penyelundupan hukum.
“Bukan mustahil MK membuat UU baru, yang waktu itu tidak disetujui Pak Mahfud."
"Syarat usia minimal hakim MK mau direvisi. Saya curiga hal ini untuk mendepak orang-orang seperti Saldi Irsa yang saat bergabung ke MK-waktu itu usianya belum 45 tahun."
"Penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres, sama persis dengan usaha mendepak hakim-hakim yang memiliki kepribadian tinggi,” jelas Ikrar.
Peristiwa Pilpres 2024, lanjut Ikrar, dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap.
"Saya kira cukup Gibran saja, tetapi ternyata tidak. Kita lihat nanti, Pilkada dimajukan ke September, bukan November, kalau itu terjadi bukan mustahil Pak Jokowi memiliki kepentingan di situ."
"Lagi-lagi ada anggota keluarganya yang ikut Pilkada. Kalau PSI berhasil masuk Senayan, Kaesang tidak mustahil maju sebagai pemimpin daerah,” pungkas Ikrar.
Operasi Senyap Sejak sebelum Pemilu
Terkait lonjakan suara PSI, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy pun buka suara.
Rommy mengungkap adanya operasi senyap untuk memenangkan PSI sejak sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.
Berdasarkan informasi yang diterima Rommy, gerakan senyap tersebut menargetkan adanya 50 ribu suara tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa, dan 20 ribu suara tiap kabupaten/kota di luar Jawa untuk PSI.
“Sejak sebelum Pemilu, saya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat," ucap Rommy, Senin (4/2/2024).
Rommy menduga, operasi senyap tersebut dibiayai oleh organisasi massa (ormas) tertentu yang pernah dipimpin seorang menteri.
Ia tidak secara jelas menyebut nama menteri yang dimaksud.
Rommy hanya menyebut operasi senyap itu tidak berjalan mulus karena PSI mendapat suara rendah berdasarkan hitung cepat atau quick count Pemilu 2024.
“Akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survey senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC diatas 3 persen ,” jelasnya.
Ia menduga, penggelembungan suara PSI dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Karena itu, lanjut Rommy, PPP siap membawa dugaan penggelembungan suara PSI ini sebagai materi hak angket.
Baca juga: Beredar Data Penggelembungan Suara PSI, Hasil di TPS dan Sirekap Beda Jauh
Lebih lanjut, Rommy mengungkap dugaan adanya upaya meloloskan PSI dengan dua modus.
Pertama, dengan memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan jauh dari kriteria lolos ambang batas parlemen atau parliamentary treshold.
Kedua, dengan memindah suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
“Laporan kader PPP di Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran, Desa Banjaran Wetan, TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100?ri 1 suara menjadi 21 suara,” tandasnya.
Kekacauan Bisa Timbul Jika PSI Lolos Ambang Batas 4 Persen, KPU dan Lembaga Survei Harus Diaudit
Analis Sosial Politik Karyono Wibowo memberikan tanggapannya atas lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini ramai jadi perbincangan publik.
Karyono menilai lonjakan suara PSI yang terjadi dalam waktu singkat ini tak lazim.
Pasalnya total suara yang telah masuk ke data Sirekap atau data real count KPU sudah melebihi 65 persen.
"Jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,8 persen,” kata Karyono dilansir WartakotaLive.com, Senin (4/4/2024).
Menurut Karyono, jika data suara yang masuk ke KPU sudah mencapai 65 persen ke atas, maka pola volatilitasnya (perubahan naik turunnya suara) tidak akan sedrastis suara PSI.
Oleh karena itu, Karyono pun menganggap wajar apabila kini banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI tersebut.
Lebih lanjut Karyono menuturkan, apabila perolehan suara PSI bisa menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, maka lembaga survei dan KPU perlu diaudit.
Karena Karyono meyakini jika PSI lolos ambang batas parlemen, maka ada yang tidak beres dari data perolehan suara PSI.
Selain itu Karyono juga mengkhawatirkan adanya kekacauan dan ketidakpercayaan rakyat kepada KPU jika nantinya PSI benar-benar menembus ambang batas parlemen 4 persen.
“Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen, bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” ujar Karyono.
Menurut Karyono, sejauh ini, hasil hitung cepat atau quick count selalu presisi.
Hal ini karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, antara 0,1 sampai 1 persen.
Jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya di kisaran 2,6 sampai 2,8 persen.
Sementara itu, margin error 1 persen dengan sampel 3.000 tempat pemungutan suara (TPS).
“Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8 persen, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen, jadi tidak sampai 4 persen,” kata Karyono.
Jawaban KPU
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyebutkan tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memainkan ketidakakuratan teknologi OCR dalam membaca foto formulir mode C Hasil plano.
”Tidak ada terjadi penggelembungan suara,” ujar Idham saat dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).
Ia pun menegaskan, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C.Hasil plano yang harus diakurasi.
Ketua Divisi Teknis KPU RI ini juga menekankan ihwal hasil resmi perolehan suara peserta pemilu sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.
“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” tegasnya.
Terkait mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang berisi formulir C.Hasil plano dan dibaca satu per satu.
Hasil pembacaan yang dilakukan oleh salah satu anggota PPK kemudian diinput dengan menggunakan file template formulir D.
Hasil yang masih kosong. Formulir hasil itu dikirim lewat Sirekap.
”Apabila ada gangguan, maka dikirim melalui email atau link cloud,” jelasnya.
Baca juga: Jubir PSI : Bukan Hanya PSI yang Tak Lolos Ambang Batas Parlemen Hasil Quick Count, tapi PPP Juga
Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.
Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.
Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.
Kemudian, data terbaru dari KPU, per Senin (4/3/2024) pukul 17.00 WIB, perolehan suara PSI sudah mencapai 2.404.307 atau 3,13 persen.
Data tersebut diperoleh dari 542.154 dari 823.236 TPS yang menyetorkan hasil suara Pemilu 2024.
Bawaslu Sebut Banyak Terima Informasi Soal Penggelembungan Suara PSI
Bawaslu RI mengaku, banyak menerima informasi terkait isu penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan informasi-informasi yang diterima.
"Saat ini kami masih nunggu dari bawah, tapi informasi yang masuk ke kami banyak. Sehingga, dalam konteks ini, Bawaslu mengkompilasi masukan-masukan yang masuk," kata Lolly, kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Senin (4/3/2024).
Lolly menjelaskan, sejumlah informasi yang diterima Bawaslu RI, langsung disampaikan ke pihaknya di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, agar dilakukan pencermatan.
Kompilasi informasi dilakukan, jelasnya, agar saat rekapitulasi tingkat nasional berlangsung, Bawaslu RI memiliki dokumen untuk mencermati kembali.
"Informasi banyak. Tapi, kan kita selalu bilang begini kalau Bawaslu, proses koreksi itu pasti ada, kalau ada kesalahan di TPS mekanisme koreksinya ya di kecamatan saat rekap. Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya di kabupaten. Begitu sampai ke atas," kata Lolly.
"Sehingga kalau ada dugaan ini itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," lanjut dia.
Baca juga: Peneliti Indikator Politik Sebut Suara PSI Saat Ini Masih Masuk Margin of Error Quick Count
Lebih lanjut, Lolly mengatakan, dalam situasi tertentu, pihaknya perlu melakukan mekanisme koreksi.
"Mekanisme koreksi itu, saat kamu menemukan sesuatu yang janggal itu, diselesaikan di situ. Nah, iti yang kami beri arahan ke jajaran kami di bawah," kata Lolly.
"Bahwa, mereka harus melakukan koreksi cepat di level dimana mereka menemukan dugaan tidak benar," ujarnya.
Lolly menyampaikan, pada prinsipnya, rekapitulasi adalah proses menjaga kemurnian suara secara berjenjang. (tribun network/thf/Tribunnews.com/Wartakotalive.com)