Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih unggul dalam real count atau penghitungan suara KPU.
Hal itu menunjukkan Prabowo-Gibran berpeluang untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Namun belum resmi Prabowo dilantik, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sudah memiliki kekhawatiran untuk pemerintahan Prabowo mendatang.
JK mengaku khawatir di pemerintahan Prabowo nanti akan terjadi krisis di bidang ekonomi.
"Saya tidak pesimis kepada masyarakat, tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang."
"Jangan pengalaman 98, 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama, jangan terjadi itu," kata JK dilansir WartakotaLive.com, Jumat (8/3/2024).
Lebih lanjut JK menyebut, masalah ekonomi ini akan menjadi masalah berat yang harus dihadapi di pemerintahan Prabowo-Gibran, karena berpotensi menjadi bom waktu.
Terlebih kini masyarakat jadi terbiasa mendapatkan subsidi atau bantuan sosial (bansos).
JK menuturkan jika anggaran untuk bansos terlalu besar lantas bagaimana anggaran untuk sektor lainnya seperti pembangunan dan anggaran untuk daerah.
"Itu (subsidi hingga bansos) semua kira-kira saya hitung-hitung Rp 2.500 triliun, itu saja."
"Nah lain pihak, pajak kita berapa? Cuma Rp 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan?"
Baca juga: Gerindra Gencarkan Rayu Kubu 01 dan 03 Gabung Dukung Prabowo-Gibran: Ada Gayung Bersambut
"Tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, ini bom waktu yang akan terjadi," imbuh JK.
Meski demikian Jk mengakui bahwa Prabowo sebagai sosok yang berani dan mampu menyelesaikan masalah.
Namun JK mengingatkan, dalam proses penyelesaian tersebut akan tetap ada perlawanan dari masyarakat.
Baca juga: Nasdem Bantah dapat Jatah 2 Kursi Menteri Jika Prabowo-Gibran Resmi Jadi Presiden dan Wapres
"Akan sangat berat. Saya tahu Pak Prabowo orang berani ya. Boleh kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan, tapi rakyat akan tentu mengajukan perlawanan, yang sudah biasa mendapat bensin murah, listrik murah, BBM murah atau bansos yang banyak atau IKN," ungkap JK.
JK menilai, ke depannya Prabowo-Gibran tidak mungkin melanjutkan semua program dari Presiden Jokowi.
Karena dalam melanjutkan program ini tak hanya diperlukan individunya saja, tapi juga kemampuan ekonomi nasional.
"Yang melanjutkan bukan orang, kemampuan ekonomi nasional bisa enggak? Karena ini semua terlanjut dibuat demikian rupa tanpa perhitungan yang baik, apa-apa subsidi, ada motor listrik subsidi, ada subsidi. Kemudian pajak terus dipotong, hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi, terjadi khususnya nikel," terang JK.
Baca juga: Elite Gerindra Pastikan Tak akan Ada Transisi Menteri Jika Prabowo Jadi Presiden
Prabowo Ungkap Tanggal 20 Oktober Jadi Presiden yang Dilantik
Sementara itu, di lain kesempatan, Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024.
Hal tersebut dia sampaikan pada saat menjadi pembicara Mandiri Investment Forum 2024 yang dihadiri oleh para bankir dan investor, di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Selain itu, Prabowo juga tidak malu-malu untuk mengungkapkan bahwa dirinya merupakan bagian daripada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"InsyaAllah tanggal 20 Oktober 2024 saya akan dilantik, dan saya rasa transisinya akan sangat lancar, karena seperti kalian tahu dari tiga calon, tim saya sangat terbuka. Kami bilang kami bagian dari tim Jokowi, kami tidak malu-malu," kata Prabowo.
Baca juga: JK: Hak Angket Bisa Jadi Ajang Prabowo dan Gibran Menang Terhormat Tanpa Tuduhan Curang
Prabowo menilai bahwa pihaknya bersama calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka sangat optimis bisa melanjutkan program dan kebijakan era Jokowi. Meskipun dalam implementasinya, Prabowo menilai masih banyak yang harus dibenahi.
"Saya sangat optimis, kita akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pak Jokowi yang sudah terbukti dan kita akan menambah kebijakan dalam lintasan yang sama kita akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki," ucap dia.
"Kita akui masih banyak yang sia-sia, masih banyak inefisiensi, kita harus memiliki manajemen yang lebih baik, struktur yang lebih efisien. Kita harus lebih waspada, kita harus mengurangi korupsi, tapi itulah keindahan atau optimisme yang diberikan teknologi kepada kita," imbuhnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul JK Ungkap Pemerintahan Prabowo Terancam Krisis Ekonomi, Sebab Rakyat Terbiasa Dapat Bansos.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)(WartakotaLive.com/Budi Sam Law Malau)