TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggeruduk kantor KPU provinsi Papua Barat, mendesak lembaga negara tersebut mengakomodir keberadaan Orang Asli Papua (OAP) di DPR RI, Minggu (10/3/2023) sore. 

AMPD menilai OAP tidak akan mampu berkompetisi dalam sistem pemilu yang tidak fair tersebut lantaran hanya menjadikan mereka yang memiliki modal finansial yang kuat sebagai Caleg DPR RI.  

“Atas nama Orang Asli Papua, kami masyarakat asli mempunyai hak konstitusional memiliki keterwakilan. Sayangnya dalam Pemilu 2024, Orang Asli Papua kesulitan masuk ke dalam sistem tersebut dan menjadi Anggota DPR. Ditelusuri lebih dalam, pemilihan caleg DPR Papua Barat (disinyalir) sudah diatur, sehingga hanya orang-orang tertentu yang memiliki peluang,” ujar Koordinator Aksi AMPD, Markus Kambuaya dalam keterangan tertulisnya Minggu malam.

Aktivis politik ini pun mengingatkan dampak kecenderungan tersebut pada sikap apatis Orang Asli Papua dan ketidakpercayaan kepada mereka. Sistem tersebut, ungkap dia, akhirnya hanya akan menyebabkan Orang Asli Papua merasa pemilu tidak menjadi penting karena tidak melahirkan representasi bagi mereka.  

“Sistem ini dapat menyebabkan 'Orang Asli Papua' merasa bahwa pemilu bukanlah bagian penting bagi mereka. Hal ini secara perlahan dapat menyebabkan sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” ujar Kambuaya. 

Karena itu, AMPD pun meminta KPU Papua Barat untuk mengantisipasi munculnya tindakan-tindakan negatif dengan mengeluarkan kebijakan khusus bagi keterwakilan Orang Asli Papua.

“Kami berdiri buat kami punya mama yang melahirkan dan membesarkan kami di tanah ini. Tidak bisa orang lain yang tahu air mata dan penderitaan kami. Ini otonomi khusus. Kami menuntut KPU Papua Barat membatalkan Caleg DPR yang bukan OAP,” ujarnya.

Baca juga: Komisi V DPR Minta Pilot dan Kopilot Batik Air yang Tidur Saat Mengudara Diberi Sanksi

“Jadi tolong benar-benar libatkan kami (untuk) merasakan pesta demokrasi, dimana OAP harus berkuasa dan memiliki keterwakilan di tanahnya sendiri. Masalah angka itu hanyalah soal politik. Kestabilan keamanan dan kesejahteraan orang asli Papua justru harus lebih diperhitungkan,” katanya.