Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembagian kursi Dewan Komisaris BUMN untuk tim sukses Prabowo-Gibran di masa pemerintahan Jokowi disorot sebagai politik balas budi.
Pemilik kekuasaan yang notabenenya pemegang saham perusahaan pelat merah menjadikan posisi komisaris sebagai bancakan.
Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemerintah berwenang menempatkan seorang dewan komisaris tanpa harus melewati mekanisme asesmen.
Terkini, Prabu Revolusi dan Siti Zahra Aghnia bagian dari timses Prabowo-Gibran yang diberikan jabatan komisaris independen di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero).
Baca juga: Anies Sebut Kabar soal Dirinya Maju Pilgub DKI Pengalihan Isu Pilpres: Seakan Sudah Selesai
Kondisi tersebut ditangkap oleh Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto sebagai sebuah permasalahan yang pelik.
Menurutnya, fungsi Komisaris BUMN adalah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Board of Director (BOD) atas target yang telah ditetapkan.
"Idealnya komisaris tersebut memiliki kompetensi yang memadai di bidang keuangan, legal serta industri terkait," ucap Toto kepada Tribun Network, Sabtu (9/3/2024).
Dia menuturkan bahwa Dewan Komisaris BUMN dibantu oleh beberapa Komite seperti Komite Audit, Komite Risiko, serta Komite Nominasi/Remunerasi.
Dengan alat kelengkapan ini seharusnya Dekom BUMN bisa kerja optimal.
"Problemnya tidak seperti pemilihan BOD BUMN yang melalui mekanisme asesmen oleh lembaga independen maka penunjukan komisaris perusahaan pelat merah tidak wajib ikut ketentuan tersebut," ungkap Toto.
Toto menyebut perusahaan BUMN pun sulit menolak dewan komisaris titipan pemilik kekuasaan dengan kompetensi yang kurang memadai.
Dalam kata lain, background sebagai koneksi pihak penguasa tidak bisa dihindarkan oleh suatu perusahaan pelat merah.
"Prinsipnya Dekom BUMN itu harus profesional maka syarat profesional, tidak partisan serta integritas tinggi menjadi mandatory requirements," imbuhnya.
Baca juga: Kursi Komisaris Jadi Bancakan, Pengamat BUMN: Idealnya Harus Punya Kompetensi
Peneliti Sinergi Kawal BUMN Willy Kurniawan menyoroti fenomena pembagian kursi komisaris kepada timses yang memenangkan pasangan calon menjadi tiga poin.
Pertama, praktik bagi-bagi jatah komisaris BUMN bagi relawan dan pendukung Capres Cawapres tidak mencerminkan tata kelola perusahaan BUMN yang baik.
Menurutnya, pemerintah sebagai pemilik saham cenderung mengabaikan profesionalitas dan hanya untuk menyenangkan para timses.
Kedua, BUMN mestinya terhindar dari praktik politik balas budi, selain merusak tatanan juga akan semakin menyuburkan praktek nepotisme didalam perusahaan pelat merah.
"Sesuatu yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam pasca reformasi tapi kenyataannya masih menjadi budaya politik untuk melanggengkan kekuasaan," ucap Willy.
Ketiga, dia mendorong praktik-praktik kolusi dan nepotisme di BUMN untuk kedepan tidak dapat lagi dibiarkan.
Selain tidak mencerminkan tata kelola perusahaan negara yang baik, praktik balas budi politik ibarat duri dalam daging, pelan tapi pasti membuat busuk.
Profil Prabu-Siti Zahra
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yakni Prabu Revolusi resmi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional.
Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Nasroen membenarkan kabar tersebut.
"Iya benar, sebagai komisaris independen," kata Hermansyah.
Pemilik nama asli Prabunindya Revta Revolusi ini memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik dari ITB jurusan Teknik Fisika (2004), dan pernah terlibat banyak dalam beberapa proyek Refinery Automation.
Pria kelahiran Bandung, 16 Juni 1980 ini telah menyelesaikan pendidikan terakhir dengan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Sahid tahun 2022.
Sebelum bergabung dengan tim paslon 02, Prabu juga sempat menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD alias tim paslon 03.
Saat ini, selain menjabat sebagai Komisaris Independen KPI, Prabu juga merupakan dosen Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana dan Sarjana Universitas Paramadina.
Pada 2021-2023 Prabu pernah menjabat sebagai Managing Director iNews Media Group and Chief News Officer MNC Media Group, serta pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2020.
Sementara itu, istri Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Arief Rosyid Hasan diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting membenarkan, istri Arief yang bernama Siti Zahra Aghnia resmi menjadi bagian dari perusahaan pelat merah tersebut.
"Siti Zahra Aghnia terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga," ujar Irto.
Dia melanjutkan, jajaran komisaris baru awal tahun ini telah ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT Pertamina Patra Niaga tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hal wajar dalam perseroan dan sesuai dengan aspek good corporate governance (GCG) yang berlaku.
"Dengan hadirnya komisaris baru diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kualitas operasional perusahaan dalam melayani kebutuhan energi masyarakat hingga pelosok negeri sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga," tutur Irto. (Tribun Network/Reynas Abdila)