Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dicecar mengenai anggaran program makan siang gratis dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto, saat menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Mulanya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati bertanya kepada Sri Mulyani terkait program makan siang gratis. Saat itu, Anis menyebut program tersebut sudah ramai dibicarakan masyarakat.
"Ini kaitannya dengan kemarin ramai itu loh, tentang makan siang gratis. Mumpung yang lain belum ada yang menyinggung tentang makan siang gratis. Ini kan masuk anggarannya di mana Bu Menteri," kata Anis dalam raker bersama Sri Mulyani.
Sepengetahuan Anies, program makan siang gratis sudah dalam tahapan uji coba oleh pemerintah saat ini di sejumlah Sekolah Dasar (SD). Namun, ia masih tidak habis pikir soal anggaran yang dikeluarkan dalam program tersebut.
"Anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula sudah dirapatkan pula. Saya yang bertanya ke Bu menteri soal program itu makan siang gratis ya," tanya Anis.
Diberitakan, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan calon residen dan wakil presiden (capres-cawapres) terpilih dari Pilpres 2024, kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah memasukkan program makan siang gratis dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
Bahkan, Sri Mulyani Indrawati selaku Bendahara Negara sudah membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45 persen - 2,8 persen pada tahun 2025.
Hal itu dibahas dalam sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri dan dipimpin Presiden Jokowi di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024 lalu.
Baca juga: PKB Positive Thinking Dua Menterinya Dipanggil Jokowi Bukan untuk Gembosi Hak Angket
Mendapat pertanyaan program makan gratis Prabowo dari pihak DPR RI, Sri Mulyani menyebut dirinya tidak bermaksud untuk menghindar.
Dia mengaku belum bisa menjawab pertanyaan itu karena program itu belum masuk ke dalam APBN 2024.
"Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan bapak ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum bapak, eh 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru," katanya.
Sri Mulyani pun mengatakan nantinya program itu bakal dimasukkan ke dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) terlebih dahulu. Setelah itu, barulah progra itu dibahas secara rinci mengenai perbelanjaannya.
"Waktu kita ngomongin KEM PPKF baru postur besar Pak, tapi kalau ada yang menyampaikan makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak, karena KEM PPKF, boro-boro ngomongin belanja kementerian/lembaga, postur saja kan masih dalam bentuk range pak. Itu pun masih pembahasan sangat awal," ucapnya.
Baca juga: Rekapitulasi Suara Pilpres 2024 di 34 Provinsi-LN: Prabowo-Gibran 58,51 Persen, AMIN 23,61 Persen
Ia pun mengingatkan, tahun ini merupakan masa transisi pemerintahan. Ia menerangkan perencanaan APBN transisi harus memenuhi etika pemerintahan.
"Kami akan membantu untuk men-design APBN transisi itu dengan etikanya. Ini saya harus sampaikan ke kabinet, pada bulan ini saya harus sampaikan ke DPR. Nanti RUU APBN 2025 kan baru disampaikan bapak presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus. Tapi, nanti pelaksanaannya untuk pemerintah baru," katanya.
"Nah, ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah ya Pak. Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa," sambungnya.