Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Syura DPP PKB merespons isu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim 2024.
Adapun isu tersebut muncul lantaran didorong oleh aspirasi akar rumput yang ingin Cak Imin berkontestasi pada Pilkada Serentak 2024.
Dewan Syura DPP PKB meminta jajaran kader dan pengurus fokus kawal gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sikap Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin sangat jelas untuk fokus mengawal sengketa Pilpres di MK. Harusnya sikap ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus dan kader PKB untuk bersama mengawal gugatan AMIN di MK,” ujar Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH Saifullah Ma’shum, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/3/2024).
Saifullah menjelaskan, gugatan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) ke MK merupakan upaya menegakkan amanat konstitusi agar pemilu berjalan jujur dan adil.
Menurutnya, ikhtiar ini harus dikawal oleh seluruh jajaran pengurus dan kader PKB sebagai pengusung utama pasangan AMIN.
“Terlepas apapun hasilnya sudah selayaknya kader dan pengurus PKB memperjuangkan amanat konstitusi bahwa Pemilu harus diselenggarakan dengan Jujur dan Adil sehingga siapapun yang terpilih mempunyai legitimasi kuat,” ucapnya.
Gugatan ke MK, kata Saifullah juga tetap menjaga peluang menang pasangan AMIN.
"Api semangat" ini harus tetap dijaga oleh kader dan pengurus PKB di semua tingkatan baik di level DPP, DPW, DPC hingga anak ranting.
“Betapapun kecil api itu harus tetap kita jaga karena sudah seharusnya kader dan pengurus PKB memperjuangkan kemenangan AMIN sampai tetes keringat terakhir ke jalur-jalur konstitusional,” ujarnya.
Baca juga: PPP Buka Pintu untuk Prabowo Rekonsiliasi usai Pemilu: Bisa Terjadi
Mengingat arti penting gugatan AMIN ke MK itu, Saifullah meminta kader dan pengurus PKB menghentikan sejenak polemik langkah politik Cak Imin pasca Pilpres 2024.
Menurutnya, biarkan sengketa Pemilu yang diajukan oleh AMIN mendapatkan kepastian hukum tetap sehingga apapun langkah politik Cak Imin diambil dari titik yang jelas.
“Pasti Gus Imin akan mengambil ijtihad politiknya. Biarkan itu diambil dari kejelasan posisi pasca-Pilpres 2024. Toh proses di MK juga tidak lama hanya sekitar 14 hari saja,” ujarnya.