Ditambah, saat ini SBY telah merapat ke kubu Prabowo bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tentu dalam hal koalisi, kubu Prabowo akan merasa keberatan jika mengajak PDIP ikut bergabung ke pemerintahan.
Sementara, partai lain yang tersisa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini mulai merapat ke Prabowo karena hubungannya dengan PDIP bagai air dan minyak, yang tak mungkin menyatu menjadi rekan oposisi.
"Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ginting.
Baca juga: Santer Isu Anies dan Ahok akan Berduet di Pilgub Jakarta, Ganjar: Daftar Dulu Saja
Menanti Keputusan PDIP
Sampai saat ini, baik Megawati ataupun perwakilan dari PDIP belum menyatakan diri akan menjadi oposisi.
Pasalnya, keputusan itu masih menunggu arahan dari Megawati di Rakernas PDIP yang bakal digelar 24-26 Mei 2024 mendatang.
"Sikap PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum diputuskan."
"Mungkin baru akan dibicarakan saat Rakernas pada 24-26 (Mei) mendatang. Jadi belum ada pembahasan yang resmi (di PDIP)," kata politisi PDIP, Deddy Sitorus, Selasa (7/5/2024).
Melihat sejarahnya, kata Deddy, PDIP akan selalu menjadi oposisi ketika kalah dalam Pilpres.
"Karena kalau tidak ada yang diluar (pemerintahan), tentu tidak ada yang mengawasi maupun memberikan penajaman kebijakan-kebijakan pemerintahan," ujar Deddy.
Sebagian artikel telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Pengamat Sebut 'Dosa' Jumawa Bikin PDIP Sulit Diterima Koalisi Prabowo, Bakal Oposisi Sendiri?
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Yohanes Liestyo Poerwoto)(TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)