Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Viral di media sosial Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dipasangkan dengan Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta tahun 2024.
Dalam foto tersebut dituliskan keterangan ada empat partai politik pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, mengusung pasangan Heru Budi-Ridwan Kamil.
Diketahui ada setumpuk nama yang disebut potensial maju di Pilkada Serentak Jakarta yang digelar bulan November 2024.
Namun sampai saat ini belum ada yang mendeklarasikan secara resmi.
Nama Heru Budi dan Ridwan Kamil adalah dua sosok calon kuat yang bakal diusung.
Heru Budi Hartono adalah Pj Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Heru melanjutkan jabatan Anies Baswedan yang habis.
Dalam sebuah survei yang diterbitkan Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI), nama Heru Budi masuk top of mind kandidat Gubernur Jakarta.
Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an mengatakan survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada tanggal 23 sampai 29 April 2024, menggunakan metode penarikan sampel acak multistage dengan 400 responden.
Ada margin kesalahan +/- 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan calon gubernur DKI Jakarta 2024, Ali menjelaskan bahwa sejumlah nama muncul dalam peta elektoral Pilkada DKI.
Top of Mind Kandidat Gubernur DKI Jakarta 2024:
- Anies Baswedan (19,8 persen)
- Ridwan Kamil (15,8 persen)
- Heru Budi Hartono (7,8 persen)
- Basuki Tjahaja Purnama (5,8 persen)
- Ahmad Sahroni (3,5 persen)
- Tri Rismaharini (1,8 persen)
- Kaesang Pangarep (1,6), Ahmad Riza Patria (0,8 persen)
- Bima Arya (0,5 persen)
- Mardani Ali Sera (0,5 persen)
Sementara yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 42,9%
Selanjutnya, ASI juga menggunakan simulasi 15 nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hasilnya Ridwan Kamil memperoleh (30,5 persen), Anies Baswedan (29,0 persen), Heru Budi Hartono (7,0 persen), Ahmad Sahroni (6,8 persen), Tri Rismaharini (4,0 persen), Ahmad Riza Patria (2,8 persen), Kaesang Pangarep (2,0 persen).
Erwin Aksa (1,8 persen), Abdullah Azwar Anas (1,5 persen), Mardani Ali Sera (1,3 persen), Bima Arya (0,5 persen), Ahmed Zaki Iskandar (0,3 persen), Airin Rachmi Diany (0,3 persen), Bahlil Lahadalia (0,3 persen), dan Hendrar Prihadi (0,3 persen).
Sementara yang tidak tahu/tidak jawab 12,0 persen.
"Terkait simulasi 10 nama bakal Calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Ridwan Kamil (39,3 persen), Heru Budi Hartono (9,7 persen), Ahmad Sahroni (9,5 persen), Tri Rismaharini (5,5 persen), Ahmad Riza Patria (4,5 persen), Kaesang Pangarep (3,5 persen), Mardani Ali Sera (3,3 persen), Ahmed Zaki Iskandar (2,0 persen), Bahlil Lahadalia (2,0 persen), dan Bima Arya (2,0 persen)," sambungnya.
Ali menuturkan, pihaknya mencatat sebanyak 59,0 persen warga DKI Jakarta mengaku masih mungkin mengubah pilihan (swing voters) terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, sementara yang mengatakan tidak akan berubah (strong voters) 32,3 persen dan yang tidak tahu atau tidak jawab 8,8 persen.
Dalam survei ini, ASI juga mencatat tren yang paling mempengaruhi pilihan Calon Gubernur DKI Jakarta 2024.
Pertama melihat Kinerja dan Pengalaman Kandidat (37,3 persen) adalah latar belakang yang paling banyak dipilih, disusul Visi-Misi dan Program Kandidat (19,3 persen), Kedua karakter Personal Kandidat (13,5 persen), Agama yang Dianut Kandidat (12,5 persen), dan Kualitas/Kompetensi Kandidat (8,0 persen), kemudian 3,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Ridwan Kamil
Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyampaikan keputusannya apakah ikut Pilkada Jakarta dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
Dalam waktu tersebut, Ridwan Kamil akan memutuskan apakah maju di Pilkada Jakarta atau tetap di Pilkada Jawa Barat.
”Kalau sekarang itu masih menghitung survei, masih membahas dengan partai-partai, masih terlalu awal. Mungkin sebulan, dua bulan lagi kepastian saya ke Jakarta atau saya di Jawa Barat disampaikan,” kata Emil dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).
Wakil ketua umum Partai Golkar ini mengaku tidak ingin terburu-buru karena masih ada waktu untuk menimbang dan memperhitungkan banyak hal.
Di satu sisi, Emil merasa peluang dirinya maju di Jawa Barat sangat bagus, karena ia merupakan petahana. Akan tetapi, hasil survei calon gubernur di Jakarta juga menempatkan mantan wali kota Bandung itu di posisi teratas.
”Sehingga saya harus konsultasi dulu ke semua pihak. Khususnya kepada para pimpinan partai,” ujar Emil.
Emil pun mengaku belum ada persiapan yang akan dilakukan untuk menghadapi pilkada karena keputusannya baru diambil dalam hitungan bulan ke depan.
"Nanti saya kabari keputusannya, enggak bisa sekarang,” kata dia.
Golkar tugasi Emil di Jakarta
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan, Emil sudah ditugaskan oleh Golkar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Namun, di sisi lain, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Golkar lebih ingin Emil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat.
"Kami kalau dari Golkar lebih mendorong saudara Ridwan Kamil untuk maju di Jawa Barat kembali. Dengan segala perhitungan kami secara politik dan pembangunan di Jawa Barat mungkin Pak RK lebih relevan lebih bermanfaat berguna untuk masyarakat Jawa Barat," kata Doli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Doli mengungkapkan, ada sejumlah kader Golkar yang disiapkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta apabila Emil maju di Pilkada Jawa Barat.
"Kita lagi cari nama lain, kan kemarin ada tiga yang kita rekomendasikan kan. Ada Pak Ridwan Kamil, Erwin Aksa, dan Ahmed Zaki Iskandar," kata Doli.
"Nah kita nanti sedang menjajaki kemungkinan kalau Pak Ridwan Kamil benar-benar kita putuskan di Jawa Barat tinggal dua nama. Atau mungkin nanti bisa jadi ada nama baru yang muncul kan gitu," imbuh dia.
Didukung 4 parpol
Dalam foto yang viral tersebut, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar dan PSI disebut mendukung pasangan Heru-Ridwan Kamil.
Apakah kursi mereka cukup?
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD 2024.
Terdapat 106 kursi dari 10 daerah pemilihan (Dapil) yang diperebutkan.
PKS yang unggul dengan perolehan 1.012.028 suara diperkirakan akan memperoleh 18 kursi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029, bertambah 2 kursi dibandingkan periode 2019-2024.
Perkiraan jumlah kursi tersebut adalah hasil simulasi penghitungan menggunakan metode sainte lague.
Metode ini mengonversi hasil perolehan suara partai peserta Pileg DPRD DKI Jakarta ke jumlah kursi yang akan didapatkan.
Untuk PDI-P yang berada di posisi kedua dengan perolehan 850.174 suara, diprediksi memperoleh 15 kursi.
Jumlah ini turun drastis dibandingkan perolehan kursi pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019, yakni 25 kursi.
Gerindra yang berada di posisi ketiga dengan perolehan 728.297 suara, diperkirakan mengantongi 14 kursi.
Jumlah perolehan kursi kali ini turun dibandingkan pada 2019, yakni 19 kursi.
Untuk posisi keempat perolehan suara ditempati oleh Nasdem. Partai yang mengantongi 545.235 suara ini diprediksi mendapatkan 11 kursi.
Di posisi kelima diduduki oleh Golkar dengan 517.819 suara yang kemungkinan mendapatkan 10 kursi.
Selanjutnya, ada PKB yang mendapatkan 470.682 suara.
Partai ini diprediksi memperoleh 10 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Kemudian, PSI yang memperoleh 465.936 suara kemungkinan akan mendapatkan 8 kursi.
Sedangkan PAN yang mendapat 455.906 suara diprediksi mendapatkan 10 kursi.
Melesat Sementara itu, Demokrat yang mengantongi 444.314 suara diperkirakan mendapatkan 8 kursi.
Jumlah ini berkurang dua kursi dibandingkan Pileg DPRD DKI Jakarta 2019.
Partai Perindo yang mendapat 160.203 suara dan PPP dengan 153.240 suara masing-masing diprediksi mendapatkan 1 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Untuk partai lainnya, yakni Partai Buruh (69.969 suara), Gelora (62.850 suara), PKN (19.204 suara), Hanura (26.537 suara), Garuda (12.826 suara), PBB (15.750 suara), dan Partai Ummat (56.271 suara) diperkirakan tak dapat kursi di DPRD DKI Jakarta.
Sementara syarat untuk maju di Pilkada dalam pasal Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur syarat parpol atau gabungan parpol hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon kepala daerah.
Tertulis parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD untuk bisa mengusung kandidat di Pilkada.
"Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan," bunyi Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. (*)