TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah melobi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkoalisi menentukan bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta periode 2024-2029.

PDIP melobi untuk melakukan barter politik dengan memberi kebebasan kepada PKB untuk mengusung kadernya sebagai cagub atau cawagub.

Baca juga: Hasto Beri Sinyal Kader Perempuan PDIP Disiapkan Lawan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar 2024

"Kalau mereka pilih calon gubernur di Jawa Timur, maka kami calon gubernur di Jakarta. Fair,”  ucap Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dalam program “Satu Meja the Forum” yang tayangkan di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Namun, Eriko mengatakan, PDIP sampai saat belum menentukan sosok potensial yang adakan dimajukan dalam Pilkada 2024 karena masih melihat situasi Jakarta ke depan.

Sebab, dalam waktu dekat Jakarta akan berubah status sebagai daerah khusus yang akan menjadi kawasan aglomerasi sehingga situasi kepemimpinan dianggap akan berbeda.

Baca juga: Bantah Ada Skenario Kotak Kosong, Projo Yakin Ridwan Kamil Menang Bila Lawan Anies di Jakarta

"Peran kepala daerah nantinya tidak akan sama dengan zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur Jakarta 2014-2017) dan Anies (Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2018-2022) nantinya,” ucap Eriko.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung partai politik atau gabungan harus memperoleh paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, untuk mengusung cagub dan cawagub pada Pilkada 2024 ini membutuhkan sedikitnya 22 kursi DPRD. Artinya, PDI-P membutuhkan tujuh kursi lagi untuk memenuhi syarat pencalonan.

PDIP Bisa Jadi 'Juru Selamat' Penjegalan Anies

PDIP dinilai bisa menjadi penyelamat Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta 2024.

Anies Baswedan saat ini terancam gagal maju di Pilgub Jakarta setelah baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang resmi mengusungnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem yang turut mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024, mendapat godaan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 tidak solid mendukung Anies di Pilkada.

"Ya sekarang tinggal fenomena Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini, pasti akan ada satu yang akan masuk, apakah PKB, Nasdem, atau PKS," ungkap Pangi dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (8/8/2024).

"Nah yang menjadi juru penyelamat demokrasi kita semestinya yang kita harapkan adalah PDIP," sambungnya.

Persoalannya, lanjut Pangi, apakah PDIP berkenan mengalah dalam konteks prinsip partainya.

"Artinya mau mundur selangkah, bukan berarti tidak mungkin akan terjadi koalisi PKS dengan PDIP, atau PDIP dengan PKB, atau PDIP dengan Nasdem," ujarnya.

"Tetapi, kalau kemudian PKS masuk ke KIM Plus, NasDem juga ikut, kemudian PKB juga ikut, sudahlah selesai berarti terjawab sudah bahwa ujungnya adalah kotak kosong gitu," lanjutnya.

Untuk menjadi penyelamat agar jagoan KIM Plus tidak melawan kotak kosong, PDIP dinilai bisa berkoalisi dengan PKS, meski kedua partai dikenal memiliki ideologi yang berbeda.

"Karena PDIP kan dalam berkoalisi selama ini dengan konteks persamaan ideologi, komponen ideologis menjadi penting, spektrum ideologi kanan spektrum ideologi kiri, persamaan programatik, persamaan soal official seeking, persamaan bandwagon effect. kepentingan menang."

"Nah itu yang terjadi dalam konteks itu, maukah PDIP berkorban untuk prinsip-prinsip Ideologi itu itu yang jadi tantangannya," ujarnya.

Baca juga: Gibran Doakan Ridwan Kamil, Kaesang dan Anies yang Bakal Maju di Pilkada: Kita Doakan yang Terbaik

PDIP Harap Tak Terjadi Kotak Kosong di Pilkada Jakarta

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, buka suara perihal peluang untuk melawan Koalisi Indonesia Plus (KIM) Plus pada Pilkada Jakarta 2024.

Deddy mengungkapkan bahwa pihaknya sedang membangun komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasalnya, untuk bisa berkontestasi di Jakarta, PDIP perlu berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain untuk bisa memenuhi syarat mengajukan calon.

Adapun PDIP hanya berhasil mengumpulkan 15 kursi DPRD Jakarta pada Pemilu 2024.

Sementara jumlah kursi yang dibutuhkan parpol maupun gabungan parpol untuk mengajukan calon dalam Pilkada Jakarta minimal sebanyak 22 kursi.

"Petanya ini melawan kotak kosong atau melawan otak kosong kan. Jadi, ini yang terjadi di DKI kalau menurut saya dan ini memang agak sulit kita, ketika ada agenda-agenda tersembunyi penguasa pasti jadi agak ribet ini."

"Kalau realitanya kan PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri, kita butuh teman dan sejauh ini kita berupaya membangun komunikasi dengan PKB," ucap Deddy Sitorus dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Deddy Sitorus lantas menyinggung manuver Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, yang bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di Kantor DPP PKB, Rabu (7/8/2024).

Baca juga: Pengamat Menilai PKS Masih Punya Solusi untuk Tetap Bersama Anies: Naturalisasi Jadi Kader

"Maka tidak mengherankan kemudian Kaesang pergi ke PKB sebagai partai santri kan kira-kira gitu. Tentu agendanya, ya, tidak lain tidak bukan bagaimana supaya bisa merebut PKB," ucapnya.

Deddy lantas membeberkan bahwa PDIP menganggap Jakarta sebagai daerah yang sangat penting. Daerah mercusuar peradaban politik Indonesia.

Oleh sebab itu, pihaknya tak berharap terjadi skenario melawan kotak kosong terjadi di sana.

"Kami tidak berharap kotak kosong terjadi di DKI Jakarta, karena itu akan memberikan legitimasi, akan memberikan preseden yang buruk dalam perkembangan demokrasi kita ke depan, ya."

"Nah, kalau PDI Perjuangan tentu akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pihak mana pun yang belum membuat keputusan yang bersifat final and binding, ya, soal akan maju dengan yang mana," tutur Deddy.

Lantas saat ditanya soal kemungkinan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Deddy menyebut komunikasi masih harus terus dilanjutkan dengan partai politik pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut.

"Kalau kemungkinan itu mungkin bisa ditanyakan dengan PKS, ya, tapi kan namanya negosiasi itu kan harus all parties itu kan memang harus pada kesetaraan gitu kan dalam konteks itu mungkin komunikasi masih terus harus kita lanjutkan dengan PKS," terangnya.