Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Baswedan membantah pernyataan juru bicara (jubir) PKS soal tenggat waktu 40 hari mencari partai politik pendukung untuk tiket maju Pilkada Jakarta 2024.
Anies Baswedan menyampaikan bantahannya melalui rekaman suara yang ditujukan untuk Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin.
Rekaman suara tersebut beredar di kalangan wartawan, Minggu (11/8/2024).
"Perlu saya sampaikan juga pada Pak Khoirudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Khoirudin dan teman-teman selama ini kita berjuang bersama itu tahu. Dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya, saya tetap berjuang bersama," ungkap Anies.
"Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta tahu," lanjut dia.
Baca juga: Utang Suara, Nasdem, PKB, dan PKS Didesak Deklarasi Dukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Lantas Anies mengungkapkan awal mula dihubungi PKS untuk Pilkada Jakarta 2024.
Menurutnya pada 27 Juli 2024, dirinya dihubungi untuk melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Kemudian keesokan harinya dirinya pun melakukan pertemuan dengan pihak PKS pada Minggu (28/7/2024).
"Dalam pertemuan itu ngobrol panjang lebar, santai. rileks, suasana juga menyenangkan, beliau menyampaikan PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju nama Pak MSI (Muhammad Sohibul Iman) sebagai wakil, lalu disampaikan juga waktu seminggu, sampai 4 Agustus, kenapa tanggal 4, karena tanggal 7 rencananya ada rapat DPTP untuk memastikan pasangan AMAN ini sudah aman, akan ditetapkan," ucap Anies.
Baca juga: PKS Akui Sempat Ditawari Posisi Cawagub oleh KIM, tapi Pilih Anies, Kini Bimbang
Setelah itu, lanjut Anies, dirinya ingin bertemu dengan Sohibul Iman yang diduetkan dengan dirinya di Pilkada Jakarta 2024.
"Kita sudah janjian ketemu hari Selasa 30 Juli, jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal Pilkada 28 (Juli), dua hari kemudian kami jumpa ngobrol agak panjang dengan Pak MSI, soal Jakarta, gubernur dan wakil. Waktu itu beliau diantar Mas Kholid. Besoknya saya hubungi PIC Pilkada, karena pintunya satu," ucap Anies.
Namun, Anies merasa kaget saat mendengar pernyataan Muhammad Kholid sebagai jubir PKS, mengenai tenggat waktu 40 hari.
Anies membantah ada pembahasan mengenai tenggat waktu 40 hari selama komunikasi dengan jajaran DPP PKS.
"Itu pembahasannya sama sekali tak ada 40 hari, saya kaget aja jubir-jubir mengatakan 40 hari, deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain, mengapa kaget? Karena memang tak pernah dibahas dan setahu saya tak pernah ada SK dari partai lain, yang ada apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta," ucap Anies.
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid sebelumnya mengungkap peluan PKS meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Kholid, Anies dinilai gagal mencari mitra koalisi yang bisa mengusung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman (AMAN) di Pilkada Jakarta.
Sebagai partai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta, PKS sudah memutuskan kadernya harus ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.
Kader PKS harus dimajukkan sebagai cagub ataupun cawagub.
"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," kata Kholid, Rabu (7/8/2024).
"Prioritas kami saat ini adalah memastikan pasangan AMAN berlayar, dan kami sangat berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi kekurangan 4 kursi tersebut," lanjutnya.
PKS, kata Kholid, membuka peluang untuk memilih opsi lain selain Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
Menurutnya, Anies telah gagal mendapatkan koalisi yang bisa mengusung AMAN di Jakarta.
"Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari sejak 25 Juni deklarasi AMAN adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk mengusahakan agar tiket ini berlayar. Maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada," jelasnya.
Karena itu, Kholid mengatakan pimpinan PKS sudah mulai serius membicarakan opsi untuk bergabung ke dalam koalisi Indonesia maju yang mengusung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah membangun komunikasi politik dengan KIM dimana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji oleh pimpinan PKS," pungkasnya.