Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Bupati-Walikota, yang akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024.

Langkah arah dukungan partai politik, khususnya untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) dalam pilkada serentak ini mulai mengerucut.

Muncul spekulasi dan teka-teki karena partai politik pengusung seperti NasDem, Golkar, PAN, PKS, dan Gerindra yang diklaim oleh para pasangan calon, tak kunjung mengeluarkan surat rekomendasi berupa surat B1 KWK.

B1 KWK adalah salah satu surat penting dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia. Surat ini merupakan rekomendasi dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota.

Tanpa surat B1 KWK, pasangan calon (paslon) tidak bisa mendaftarkan diri ke KPU untuk ikut serta dalam pemilihan.

Sejauh ini, bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) telah mengklaim didukung oleh NasDem, PAN, Demokrat, PSI, Golkar dan Hanura.

Sementara bakal paslon Danny Pamanto-Azhar mengklaim PDI-P, PKB, dan PPP.

Saat ini partai politik pengusung yang diklaim dimaksud oleh masing-masing paslon belumlah final, karena secara realitas baru 3 (tiga) partai yang mengeluarkan surat B1 KWK.

Ketiganya yakni Partai Demokrat kepada paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatma dan PDIP dan PKN kepada paslon Danny Pamanto-Azhar, termasuk dukungan Golkar yang mungkin bisa berubah pasca mundurnya Airlangga Hartarto, sehingga masih terbuka peluang munculnya poros ketiga.

Pengamat politik menduga adanya kemungkinan muncul calon lain yang dipertimbangkan sebagai alternatif oleh sejumlah partai untuk diusung pada Pilgub Sulsel mendatang.

Sejumlah nama sempat muncul menjadi kuda hitam beberapa waktu lalu, mulai Andi Iwan Darmawan Aras, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan hingga figur alternatif, Laksamana Muda (Laksda) TNI AL, Abdul Rivai Ras atau Bro Rivai.

“Ketidakjelasan surat B1 KWK kemungkinan membuka ruang bagi bakal calon alternatif. Kalau saya melihat figur alternatif salah satunya Bro Rivai,” ujar Mulyadi, pengamat politik asal Sulsel ini, Senin (19/8/2024).

Sementara Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA, mengatakan Rivai Ras dapat diterima semua golongan di daerah tersebut. Sehingga, lanjutnya, dia bakal mudah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul ke depan.