Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Bupati-Walikota, yang akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024.

Langkah arah dukungan partai politik, khususnya untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) dalam pilkada serentak ini mulai mengerucut.

Muncul spekulasi dan teka-teki karena partai politik pengusung seperti NasDem, Golkar, PAN, PKS, dan Gerindra yang diklaim oleh para pasangan calon, tak kunjung mengeluarkan surat rekomendasi berupa surat B1 KWK.

B1 KWK adalah salah satu surat penting dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia. Surat ini merupakan rekomendasi dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota.

Tanpa surat B1 KWK, pasangan calon (paslon) tidak bisa mendaftarkan diri ke KPU untuk ikut serta dalam pemilihan.

Sejauh ini, bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) telah mengklaim didukung oleh NasDem, PAN, Demokrat, PSI, Golkar dan Hanura.

Sementara bakal paslon Danny Pamanto-Azhar mengklaim PDI-P, PKB, dan PPP.

Saat ini partai politik pengusung yang diklaim dimaksud oleh masing-masing paslon belumlah final, karena secara realitas baru 3 (tiga) partai yang mengeluarkan surat B1 KWK.

Ketiganya yakni Partai Demokrat kepada paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatma dan PDIP dan PKN kepada paslon Danny Pamanto-Azhar, termasuk dukungan Golkar yang mungkin bisa berubah pasca mundurnya Airlangga Hartarto, sehingga masih terbuka peluang munculnya poros ketiga.

Pengamat politik menduga adanya kemungkinan muncul calon lain yang dipertimbangkan sebagai alternatif oleh sejumlah partai untuk diusung pada Pilgub Sulsel mendatang.

Sejumlah nama sempat muncul menjadi kuda hitam beberapa waktu lalu, mulai Andi Iwan Darmawan Aras, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan hingga figur alternatif, Laksamana Muda (Laksda) TNI AL, Abdul Rivai Ras atau Bro Rivai.

“Ketidakjelasan surat B1 KWK kemungkinan membuka ruang bagi bakal calon alternatif. Kalau saya melihat figur alternatif salah satunya Bro Rivai,” ujar Mulyadi, pengamat politik asal Sulsel ini, Senin (19/8/2024).

Sementara Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA, mengatakan Rivai Ras dapat diterima semua golongan di daerah tersebut. Sehingga, lanjutnya, dia bakal mudah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul ke depan.

Pati TNI AL ini kata dia, punya bobot yang kualifikasinya memenuhi syarat kultural kepemimpinan masyarakat Sulawesi Selatan.

Kualifikasi yang dimaksud adalah kepemimpinan tegas dan berani yang terbentuk dari lingkungan kerjanya di institusi militer.

“Beliau putra daerah yang memahami iklim politik lokal, sehingga bisa melakukan tindakan dan kebijakan yang strategis untuk menciptakan suasana aman dan tenteram Sulsel ke depan,” ucap Anas.

Danny Pomanto Belum Aman

Sementara pasangan Danny Pomanto dan Azhar Arsyad kini berusaha keras maju di Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024.

Mereka telah mengantongi Surat Keputusan (SK) B1-KWK DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dikutip dari Tribun Timur, sejauh ini Danny pun sudah mendapat rekomendasi PDIP dan PKB.

Meski begitu, Danny Pomanto belum aman. Satu partai jadi penentu head to head atau kotak kosong di Pilgub Sulsel.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut menjadi penentu Pemilihan Gubernur (Pilgub) berlangsung Head to Head atau Kotak Kosong.

Saat ini, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi klaim mendapatkan tujuh kursi.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berpasangan dengan Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad.

Saat ini, Danny-Azhar sudah mendapatkan Formulir Persetujuan dari PDIP dan PKB. Artinya, Danny-Azhar sudah mengantongi 14 kursi.

Sementara itu, syarat untuk mengusung adalah 17 kursi. Artinya, sisa PPP yang akan menentukan, Danny-Azhar ‘berlayar’ atau kandas.

Sampai saat ini, PPP masih berkomitmen untuk mengusung Danny-Azhar.