News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilgub Jawa Barat

Beda Pengakuan, Anies Tolak Maju Pilkada Jabar karena Tak Ada Aspirasi Warga, PDIP Berkata Lain

Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Suci BangunDS
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan setelah resmi tak maju dalam Pilkada 2024 di Basecamp Tim Operasional Anies Baswedan, Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024) dini hari.

TRIBUNNEWS.COM - Anies Baswedan telah memastikan diri tak maju dalam Pilkada 2024.

Terbaru, Anies sempat diisukan bakal diusung PDIP menjadi calon gubernur (cagub) Jawa Barat (Jabar).

Namun, Anies akhirnya batal mencalonkan diri di Jabar karena sejumlah alasan.

Terdapat perbedaan pengakuan antara Anies dengan PDIP terkait Pilkada Jabar.

Tak Ada Aspirasi dari Warga

Juru Bicara Tim Operasional Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagub.

Hal tersebut, dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun Anies mendapat mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Walaupun akhirnya, jalan Anies maju Pilkada Jakarta kandas lantaran tak mendapat dukungan dari partai politik (parpol).

"Anies tidak maju di Jabar. Kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta," ujar Sahrin.

"Itu juga terefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat."

Kendati demikian, Anies tetap mengucapkan rasa terima kasihnya kepada PDIP.

Baca juga: Nasib Anies di Pemilu 2024: Gagal Menang Pilpres, Tak Ada Partai yang Usung di Pilkada

Sebab, PDIP telah menawarkan Anies untuk menjadi cagub Jabar meskipun akhirnya ditolak olehnya.

"Hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik."

"Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, ya kurang lebih baru hari ini (Kamis, 29 Agustus 2024). Sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan (Anies pilih tak maju Pilkada Jabar)," terang Sahrin.

PDIP: Ada Penjegalan oleh Mulyono and Gank

Pernyataan berbeda disampaikan Ketua DPP PDIP Jabar, Ono Surono.

Ono mengeklaim, Anies sebenarnya sudah sempat setuju diusung sebagai cagub Jabar.

Namun, pada hari terakhir menjelang pendaftaran, Anies tiba-tiba menolak tawaran PDIP tersebut.

Ono mengatakan, ada pihak yang sengaja menjegal langkah Anies untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2024.

Ia menyebut, penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the gank.

Namun, Ono tidak secara jelas mengungkap sosok Mulyono and the gank tersebut.

Di media sosial, nama Mulyono kerap dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu lantaran Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti.

“Ya, ada penjegalan. Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI dan ini juga terjadi di Jawa Barat teman-teman bisa menafsirkan sendiri dan bentuknya seperti apa,” papar Ono ditemui di KPUD Jabar, Jumat (30/8/2024).

Anies Baswedan, di depan kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024). Anies meminta agar para pendukungnya tetap menjaga suasana dengan saling menghormati. (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

Baca juga: Gagal Maju di Pilkada 2024, Anies Harap Demokrasi Beri Manfaat untuk Rakyat, Bukan Segelintir Elite

Ono lantas mengimbau Mulyono and The Gank untuk berhenti cawe-cawe dalam urusan Pilkada 2024.

“Mulyono jangan cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya,” katanya.

Karena adanya penolakan dari Anies, PDIP akhirnya mengusung pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja pada Pilkada Jabar mendatang.

“Ini pasangan yang ideal karena Pak Jeje Bupati Pangandaran 2 periode, saat ini pun masih menjabat, tentu beliau hafal permasalahan Jabar,” katanya.

Bantahan Istana

Sementara itu, pihak Istana menegaskan parpol untuk tidak mengaitkan urusan politik dengan Jokowi.

Hal tersebut, disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyusul tudingan yang dilayangkan Ono Surono.

"Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik," ujar Ari, Jumat (30/8/2024).

"Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden."

Menurut Ari, keputusan untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan seseorang merupakan urusan internal partai masing-masing.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Ibriza Fasti Ifhami/Rifqah/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail) 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini