Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun disebut pernah ditegur oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo saat rapat ketika dia masih aktif menjadi pejabat tinggi Polri.
Adapun teguran itu buntut Dharma tidak memakai masker saat rapat di masa pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara tim sukses Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto, Fernando Silalahi.
Fernando menyebut Dharma tidak memakai masker lantaran menganggap pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia adalah agenda asing.
"Pada saat Pak Dharma masih aktif di kepolisian, dia yang berani mengatakan ini (pandemi Covid-19) permainan."
"Bahkan pada saat itu, video yang beredar itu, Sambo sampai marah kepada dia yang sudah diberhentikan dari kepolisian ya, bahwasanya Pak Dharma berani dalam rapat di pejabat kepolisian tidak memakai masker," ujarnya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam yang ditayangkan di YouTube tvOne, dikutip pada Selasa (8/10/2024).
Fernando mengungkapkan penjelasan Dharma terkait pandemi Covid-19 saat debat perdana Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (6/10/2024) adalah wujud ketahuannya soal pandemi akibat virus corona tersebut.
Dia menegaskan ketahuan Dharma adalah terkait pandemi Covid-19 yang merupakan agenda asing untuk mengontrol Indonesia.
"Dia mengalami dan dia mengetahui. Dia di kepolisian dan seorang jenderal bintang tiga, dia tahu bagaimana mungkin permasalahan yang sesungguhnya, makannya dia bilang jangan pandemi ini dibuat permainan, jangan kita dikontrol oleh asing," jelasnya.
Baca juga: Respons Pakar soal Tes PCR Covid-19 Diragukan Dharma Pongrekun di Debat Cagub Jakarta
Dharma Pongrekun Sebut Pandemi Covid-19 Agenda Asing saat Debat Perdana Pilkada Jakarta
Sebelumnya, Dharma menyebut bahwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia adalah agenda asing untuk mengambil kedaulatan negara.
Hal ini disampaikannya saat sesi tanya jawab dengan cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) di debat perdana Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024) lalu.
Awalnya, RK bertanya ke Dharma soal cara penanganan Covid-19 jika pandemi tersebut kembali lagi terjadi di Indonesia.
"Andai waktu bisa diputar kembali, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan pandemi yang naudzubillah jangan terulang lagi."
"Andai waktu bisa berulang lagi, kira-kira respons negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM karena banyak sekali korban akibat pandemi itu?" tanya RK ke Dharma.
Dharma pun meyakini bahwa pandemi Covid-19 adalah agenda terselubung asing untuk mengambil alih kedaulatan Indonesia.
"Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara," jelasnya.
Keyakinan Dharma dapat dilihat dari pemerintah Indonesia yang mengikuti istilah Covid-19 terkait pandemi global ini.
Selain itu, dia juga meyakini bahwa polymerase chain reaction test atau tes PCR bukan untuk mengetes apakah pasien menderita Covid-19 atau tidak.
Namun, sambung Dharma, tes PCR digunakan untuk mengetes asidosis seseorang.
Sebagai informasi, dikutip dari mayoclinic, asidosis adalah ketika kadar asam dalam tubuh seseorang terlalu tinggi sehingga membuat pH darah mengalami penurunan.
"Bahwa PCR yang dipakai selama ini bukan untuk mengetes virus. Jadi, itu hanya untuk mengecek asidosis."
"Dan kenapa harus dicolok-colok, kenapa tidak harus diambil dari ludah kalau memang mau ngetes virus," jelas Dharma.
Alasan RK Tanyakan Covid-19 ke Dharma saat Debat
Saat debat selesai, RK pun ditanya oleh awak media terkait alasan menanyakan ke Dharma soal pandemi Covid-19.
Lalu, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan pertanyaannya itu dimaksudkan untuk mengetahui pandangan Dharma soal Covid-19.
Ridwan Kamil mengatakan, dirinya tak ingin membahas keyakinan Dharma Pongrekun terhadap Covid-19.
Dia juga menegaskan hanya ingin mengetahui bagaimana kebijakan Dharma Pongrekun menghadapi Covid-19, jika ia menjadi seorang gubernur.
“Bukan soal percaya atau tidak pada Covid-19, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ketika pandemi kembali terjadi,” kata Ridwan Kamil.
Baca juga: Disebut ‘Agenda Asing” di Debat Perdana Cagub DKI Jakarta, Ini Kilas Balik Pandemi Covid-19
Dia menegaskan, seorang gubernur tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
Pertanyaan itu dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi atau situasi serupa di masa depan.
“Gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat,” lanjut Ridwan Kamil.
Dia menyatakan, pertanyaannya kepada Dharma bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga harmoni antara pemerintah daerah dan pusat.
“Poin saya adalah mempertanyakan dan memperkuat bahwa pandangan-pandangan itu harus selaras dengan pemerintah pusat."
"Ketika pemerintah pusat sudah mengambil keputusan A, meskipun kita berpikir B, kewajiban undang-undang adalah mengikuti,” tambah Ridwan Kamil.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Galuh Wardani)
Artikel lain terkait Pilgub DKI Jakarta