Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, tak sepakat mengenai wacana Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk dilibatkan dalam kampanye pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.
Hendri mengatakan, secara Undang-undang (UU) memang sah saja dikarenakan Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca juga: Danrem 151/Binaiya Bicara Pentingnya Toleransi Beragama dan Netralitas TNI dalam Pilkada Maluku
Namun, Jokowi seharusnya sadar akan etika politik. Sebab, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, kini menjabat sebagai wakil presiden.
"Ini masalah etika, Pak Jokowi kan mantan presiden yang seharusnya menjadi bapak bangsa, putranya masih menjadi wakil presiden," kata Hendri, dalam keterangannya Sabtu (26/10/2024).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, publik sudah mengetahui arah dukungan politik Jokowi di Jawa Tengah tanpa harus menjadi juru kampanye.
Sebab, Gibran sudah beberapa kali terlihat bersama dengan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di beberapa kesempatan.
Salah satunya saat mengantarkan pasangan tersebut mendaftar ke KPU pada 28 Agustus 2024 lalu.
"Tanpa berkampanye untuk Ahmad Luthfi saya rasa publik sudah tahu jika Jokowi mendukung Ahmad Luthfi, ditambah lagi Gibran meski sudah terpilih menjadi wakil presiden ia ikut mengantarkan Luthfi ke KPU dan terlihat beberapa kali bersama Luthfi," ujar Hendri.
Baca juga: 2 Kontestan Pilkada 2024 Meninggal Dunia: Cagub Malut Benny Laos & Cawagub Papua Tengah Ausilius You
Hendri berpendapat, Jokowi seharusnya tak berdiri di kandidat mana pun di Pilkada serentak 2024, terutama Pilkada Jawa Tengah kali ini.
Menurutnya, hal tersebut penting agar Jokowi sebagai presiden ke-7 bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat Pilkada Serentak 2024.
"Ada dua alasan mengapa ia tak boleh berpihak, pertama dia adalah presiden ke-7, kedua putranya menjabat sebagai wakil presiden, harusnya ia bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat, itu baik untuk demokrasi," imbuh Hendri.