News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilgub DKI Jakarta

Pramono Akan Sediakan Hunian Layak hingga Tangani Banjir di Jakarta: Melayani Tanpa Janji Kosong

Penulis: Rifqah
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Cagub Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung menjawab pertanyaan pada segmen 2 debat ketiga Pilgub DKI Jakarta 2024, Minggu (17/11/2024) - Inilah visi misi yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno di debat ketiga Pilgub Jakarta 2024.

TRIBUNNEWS.COM - Calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta 2024 nomor urut 3, Pramono Anung menyampaikan visi misi pada debat terakhir Pilgub Jakarta 2024 yang mengangkat tema tentang Tata Kota dan Perubahan Iklim.

Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan pengalamannya selama 2,5 bulan berkeliling dari kampung ke kampung yang ada di Jakarta bersama calon wakil gubernur (cawagub) pendampingnya, yakni Rano Karno atau Bang Doel.

"Selama hampir 2,5 bulan, saya dan Bang Doel berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan ada 245 RW kampung kumuh," ucap Pramono di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (17/11/2024).

"Di sinilah yang menampakkan perbedaan kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta, saya dan Bang Doel berkeliling di Kampung Tanah Tinggi, Kampung Bayam, Kampung Apung, Tambora," imbuhnya.

Dari setiap kampung yang ia datangi bersama Rano itu, Pramono mengaku menemukan banyak sanitasi yang sulit hingga para warga Jakarta tidak pernah melihat matahari.

"Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang yang tidur dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift dan banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari," ungkapnya.

Melihat hal yang demikian, Pramono mengatakan, menata kampung bukan hanya sekadar menata kampungnya saja.

Melainkan, kumuhnya juga dihilangkan, begitu pun dengan kampungnya yang juga dipertahankan.

"Bagi saya dan Bang Doel, menata kampung bukan hanya sekadar menata kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan, dan orang masih bisa mencari makan di kampung tersebut," katanya.

Pramono dan Rano pun berkomitmen akan menyediakan hunian yang terjangkau untuk warga Jakarta nantinya.

"Saya dan Bang Doel berkomitmen, selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik pemerintah Jakarta," ucapnya.

Baca juga: Pramono-Rano Dapat Dukungan dari Masyarakat Sunda Jakarta

"Langit tanpa polusi, sanitasi bersih, dan lingkungan bersih adalah hak bagi semua warga Jakarta," tambah Pramono.

Singgung Ruang Terbuka Hijau hingga Akan Buka Taman 24 Jam

Tak hanya itu, Pramono juga menyinggung soal ruang terbuka hijau dan mangrove sea wall yang akan diusahakan pasangan nomor urut 3 itu saat terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024-2029.

"Ruang terbuka hijau sekarang ini 5,2 persen, undang-undang mengatur 30 persen, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar ruang terbuka hijau ini bisa diraih di era kami menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta," ungkapnya.

"Mangrove sea wall akan kami lanjutkan, sekarang ini yang menjadi tugas pemerintah Jakarta adalah kurang 1,1 km," kata Pramono lagi.

Selain itu, Pramono-Rano juga akan menyiapkan armada dan transportasi berbasis listrik untuk penurunan emisi hingga menyediakan bank sampah agar bisa diolah warga menjadi uang.

"Penambahan armada dan transportasi Jabodetabek berbasis listrik untuk penurunan emisi yang ada. Pasang alat monitor di cerobong asap dan filter udara, kami akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menuruti ini," katanya.

"Disiapkan bank sampah, warga bisa mengubah bank sampah menjadi uang," ucap Pramono.

Pramono-Rano juga berencana membuka taman-taman di Jakarta sampai 24 jam, jadi tidak terbatas waktu hingga jam 6 saja.

"Taman-taman di Jakarta yang kurang lebih 1527, yang selama ini hanya buka sampai jam 6 sore, akan kami buka 24 jam, CCTV kita pasang, lampu kita pasang, PKL kita persilakan, untuk pedagang akan kita atur dengan tertib dan baik," katanya.

Pramono Bicara soal Air Bersih dan Penanganan Banjir di Jakarta

Pramono mengatakan, jika ia dan Rano terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024, maka dipastikan air bersih di Jakarta akan bisa terwujud sepenuhnya pada 2029 mendatang.

"Air bersih sekarang ini hanya 44 persen untuk warga Jakarta, kami berdua, saya dan Bang Doel, ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami berjanji pada 2029 akan 100 persen akan bisa dipenuhi seluruh air bersih bagi warga Jakarta," ujarnya.

Begitu pun dengan penanganan banjir, salah satunya adalah akan melanjutkan sumur resapan yang digagas oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022.

"Untuk penanganan banjir, pasukan oranye akan bekerja lebih masif dan sumur resapan akan kami lanjutan," ungkapnya.

Sebagai penutup, Pramono menegaskan bahwa dia dan Rano bukanlah seorang atasan.

Pasangan nomor urut 3 itu berkomitmen akan menjadi pelayan untuk warga Jakarta yang melayani dengan sepenuh hati tanpa janji kosong.

"Saya dan Bang Doel bukan atasan, saya dan Bang Doel akan menjadi pelayan bagi masyarakat Jakarta, melayani dengan hati tanpa gimik, tanpa janji kosong."

"Kami berdua bekerja keras, mari kita buat Jakarta menyala," pungkas Pramono.

Jadwal Pelantikan Gubernur 2024

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Lalu, untuk jadwal pelantikan gubernur terpilih akan digelar pada 7 Februari 2025 mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal tersebut juga mengatur pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan Pilkada 2024 digelar serentak pada 10 Februari 2025.

Meski begitu, dalam aturan ini juga diungkapkan, pelantikan boleh dilaksanakan melewati tanggal yang telah ditetapkan tersebut jika memenuhi beberapa pertimbangan. 

Pertama, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kedua, putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

"Dan/atau memaksa (force majeure) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan," tulis beleid itu.

(Tribunnews.com/Rifqah)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini