Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Rujak Center For Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, heran kepada calon gubernur (cagub) nomor urut 2, Dharma Pongrekun, saat debat terakhir Pilgub Jakarta 2024.
Menurut Elisa, Dharma menyia-nyiakan banyak hal saat debat berlangsung.
Elisa juga merasa bingung karena Dharma selalu membawa-bawa isu pandemi saat dalam debat.
Padahal, tema yang dibahas adalah permasalahan kota dan perubahan iklim.
"Berkali-kali diucapkan pandemi (oleh Dharma) padahal kalau misalnya dia suka konspirasi teori, dia bisa berpindah ke soal konspirasi teori soal krisis iklim gitu barangkali," kata Elisa, dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, dikutip Senin (18/11/2024).
Dia mengatakan seharusnya Dharma bisa berfokus pada apa yang dia paparkan di Powerpoint yang mencakup mandiri air, mandiri hunian, dan mandiri pangan.
Hal-hal itulah, kata Elisa, yang seharusnya bisa benar-benar dicapai di Jakarta.
"Kita jangan nyusahin kota tetangga dengan sampah kita. Jangan buang sampah ke Bekasi, itu sebenarnya niat yang sangat baik, tapi sayangnya dia (Dharma) ngomong hal yang lain," kata Elisa.
Sebelumnya, Dharma mengatakan bakal merealisasikan program bertajuk 10 Aman dan 5 mandiri apabila terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024.
Namun, kata Dharma, programnya itu akan buyar dan tak terlaksana jika ke depannya Jakarta dan Indonesia kembali diserang wabah penyakit berupa pandemi.
"Namun, yang perlu kita semua waspadai adalah potensi pandemi berikutnya, karena kalau sampai terjadi maka semua program lima mandiri dan sepuluh program aman tak bakal ada," kata Dharma dalam pembukaan debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/11/2024).
Baca juga: Dharma Pongrekun Sebut Pandemi Jadi Strategi Asing untuk Kuasai Kedaulatan Suatu Bangsa
Dharma lantas mengklaim tanda-tanda bakal adanya pandemi telah terlihat dengan beberapa faktor yang sejauh ini sudah terbentuk.
"Kalau kita alami pandemi lagi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen International Health Regulation, memungkinkan potensi penggunaan Bio Weapon untuk membuat pandemi," tuturnya.
Selain itu, Dharma juga mengklaim bahwa saat ini telah ada Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan tahun 2023 lalu.