Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan dugaan lembaga negara tak netral dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024.
Hal ini disampaikan Megawati melalui tayangan video di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Megawati menegaskan, Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri.
Dia mengaku menerima laporan lembaga negara memaksakan rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu di Pilkada.
"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," kata Megawati.
Menurutnya, mereka mengimingi rakyat dengan bantuan berupa sembako hingga uang.
Baca juga: PDIP Capek Sikapi Anggota yang Bermanuver, Termasuk Effendi Simbolon yang Dukung RK
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," ujar Megawati.
Megawati mengajak seluruh masyarakat untuk belajar pada rakyat Ghana, sebuah negara di Afrika Barat, yang menolak berbagai rayu kekuasaan.
"Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan," ucapnya.
Baca juga: PDIP Sorot Jokowi Ikut Kampanye Pilkada: Pertanda Elektabilitas Ridwan Kamil dan Luthfi Merosot
Karenanya, dia juga mengajak agar mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.
"Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya bisa selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," tutur Megawati.
Selain itu, Megawati meminta kepada seluruh aparatur dan pejabat negara serta kepala desa dan lurah untuk tak berpihak kepada pasangan calon tertentu.
Presiden kelima ini meminta seluruh pejabat negara mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XII/2024.
Menurutnya, pejabat negara serta lurah, kepala desa, dan TNI-Polri yang melanggar ketentuan akan dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.