Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Siapapun yang nanti akan memenangkan pertarungan pemilihan gubernur DKI, punya pekerjaan rumah yang luar biasa berat. Reformasi Birokrasi harus menjadi agenda utama setelah terpilih.
Reformasi birokrasi nantinya harus menjadi pijakan tatanan merubah segala bentuk budaya tata kelola pemerintahan yang selama ini keliru menjadi "on the track".
Dewi Aryani, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga Duta Universitas Indonesia Untuk Reformasi Birokrasi mengatakan, beberapa catatan penting soal Reformasi Birokrasi.
"Tujuan reformasi birokrasi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mengurangi KKN, dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Prasyarat reformasi birokrasi, komitmen politik pimpinan, reform the reformers, dan agenda reformasi birokrasi," ujarnya, Rabu (17/7/2012).
Hal lain, fokus melakukan reformasi birokrasi. Melakukan reformasi SDM, aparatur, reformasi bisnis proses pelayanan, reformasi struktur organisasi, reformasi peraturan perundang undangan, reformasi pengawasan dan akuntabilitas dan reformas mindset, kultur dan mental model.
"Tantangan terberat reformasi birokrasi adalah merubah budaya kekuasaan dalam birokrasi. Merubah kebiasaan atau budaya. Problem terberat budaya adalah gaya hidup pejabat yang sudah terlanjur tinggi dengan gaji yang kecil, sehingga harus mencari tambahan dari birokrasi," ungkapnya.
Leverage perubahan yang penting adalah pengisian jabatan secara terbuka berbasis kompetensi, pengukuran kinerja, dan gaji sesuai kinerja.
"Saya rasa Jokowi sosok yang pas karena sudah membuktikan pada masa kepemimpinannya di Solo sebagai wali kota. Sosok jujur yang bisa melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi ini,jika tidak ada integritas dan kejujuran semua agenda hanya akan jadi pepesan kosong belaka," tandas Dewi.