Intervensi Parpol Bisa Ancam Kinerja Jokowi-Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengakuan dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi yang mengatakan sudah menyusun nama-nama yang akan direkomendasikan untuk menduduki jabatan di SKPD DKI dinilai akan mengganggu kinerja Jokowi-Ahok karena hal tersebut merupakan bentuk intervensi.

Guru besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan kemenangan Jokowi-Ahok banyak dibantu oleh masifnya relawan yang bekerja. Menurutnya relawan ini merupakan kekuatan diluar parpol yang dominan bergerak untuk memenangkan Jokowi-Ahok.

Ia pun menilai kemenangan pasangan nomor tiga itu bukan didominasi kinerja dua partai pengusung, PDIP dan Gerindra, melainkan gerakan relawan dan kerja keras kandidat tersebut.

"Klaim kedua partai ini dan intervensi di pemerintahan Jokowi Ahok, secara tidak langsung mengancam kinerja pemerintahan baru. Dua partai itu bukan tugasnya ngurusin siapa yang pantas menduduki SKPD. Jika ini terjadi, sama saja dengan mengulang periode gubernur sebelumnya," ujar Hamdi, Selasa (25/9/2012) kepada wartawan.

Ditegaskannya, tugas partai adalah mencari kader terbaik dan mengawasi kader tersebut jika nanti terpilih menjadi pemimpin. Dua partai tersebut, lanjutnya, seharusnya tidak lagi mencampuri urusan eksekutif pascakemenangan calon mereka.

"Saya sarankan kepada Jokowi untuk membuka setiap kebijakan publik yang akan dikeluarkannya. Transparansi itu akan menunjukan ada atau tidaknya intervensi dari kedua partai yang bisa saja menghambat program yang sudah direncanakan," bebernya.

Hamdi menambahkan, jika nanti memang ada intervensi, maka hal itu akan terlihat dan dua partai itu terancam berhadapan dengan publik yang dulu mendukung Jokowi-Ahok.

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur DKI