Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Setiaji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum juga dilantik sebagai gubernur DKI, parpol yang mendukung pasangan Jokowi-Ahok dinilai mulai menjadi makelar jabatan di Pemprov DKI dengan menyusun nama-nama yang direkomendasikan akan duduk di jajaran SKPD DKI.
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai ada jebakan hutang budi dan transaksi kepentingan antara parpol dengan gubernur terpilih.
Menurut dia, keputusan apakah akan merombak nama-nama di jajaran Pemprov DKI ada di tangan Jokowi, bukan dari dua parpol pendukung yang malah sudah lebih dulu menawarkan nama yang akan menduduki jajaran SKPD.
"Jokowi harus menggunakan otoritasnya untuk membentuk team work dan membedah persoalan yang ada di Jakarta. Saya sarankan, dua parpol itu legowo dan biarkan Jokowi-Ahok bekerja tanpa intervensi," ujar Yayat, Selasa (25/9/2012) saat dihubungi wartawan.
Ditambahkan, sikap yang cenderung seperti pemaksaan kehendak dua parpol pendukung tersebut menunjukan gejala tidak sehat dan tindakan yang tidak pas untuk pasangan pemenang yang dominan didukung oleh warga di luar kader partai.
Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dikarenakan kerja keras para relawannya dan bukan kerja partai pendukungnya.
Parpol pendukung Jokowi-Ahok dinilai tak terlalu signifikan memberikan pengaruh bagi kemenangan Jokowi-Ahok.