Baca tanpa iklan
Baca juga: Tribun Jakarta Digital
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA- Aksi-aksi unjuk rasa terkait pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purna (Ahok), akhir-akhir mengkhawatirkan pihak keamanan.
Karena itu, pengamanan pelantikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 Oktober 2012, akan dilakukan secara ketat dengan mengerahkan 2.004 personel gabungan Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja akan dilibatkan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan hal itu, Rabu (10/10/2012).
"Rinciannya, 1.134 personel dari Polda Metro, 300 personel dari Polres Jakarta Pusat dan 570 dari Pemda DKI," kata Rikwanto di Mapolda Metro Jaya.
Rikwanto mengatakan, 2.004 personel tersebut akan ditempatkan di beberapa titik baik di dalam gedung DPRD maupun di luar gedung. "Penempatannya tersebar. Tapi kalau memang dibutuhkan pengamanan nanti akan ditambah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan," kata Rikwanto.
Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih periode 2012-2017, Jokowi-Ahok, DPRD DKI terus berbenah untuk menyiapkan acara pelantikan orang nomor satu dan nomor dua di Jakarta tersebut.
Hal utama yang menjadi perhatian DPRD DKI adalah soal keamanan. Walaupun yang disebar hanya 2.000 undangan, dikhawatirkan jumlah yang datang melebihi jumlah undangan. Selain itu, unjuk rasa massa terjadi menyoroti pasangan ini.
Di bagian lain, Jokowi, diharapkan melanjutkan program pembangunan yang dicanangkan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Satu di antaranya, adalah persoalan transportasi di Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Sarwo Handayani, mengatakan program transportasi di Jakarta seperti transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (Busway), dan rencana pergantian monorail dengan busway layang di kawasan greenline.
Kemudian ada rencana penambahan rasio jalan dengan membangun enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta sepanjang 69,8 kilometer, pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road West 2 North (JORR W2N), JORR 1 akses Tanjung Priok sepanjang 16,6 kilometer.
Electronic Road Pricing (ERP), dan loopline. Serta dilakukan manajemen lalu lintas melalui lembaga otoritas transportasi Jabodetabek.