Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi dengan sistem nomor kendaraan ganjil genap adalah kebijakan yang menggampangkan masalah.
"Kebijakan itu tidak akan bisa diterapkan dan akan menimbulkan masalah baru," ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo ketika dihubungi, Rabu (19/12/2012).
Menurutnya, kebijakan ini menggampangkan masalah dan tidak akan menyelesaikan masalah juga malah akan menimbulkan masalah baru. Bagaimana caranya membatasi orang menggunakan kendaraan pribadi yang jumlahnya jutaan dengan penambahan bus gandeng sebanyak 110 buah saja.
"Sudah pasti tidak akan bisa berjalan, sedangkan kendaraan umum yang ada sekarang saja tanpa ada pembantasan jumlahnya tidak mencukupi,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini.
Bambang mengatakan kebijakan itu mungkin bisa diterapkan di negara lain seperti di Bogota, Kolombia dan juga Roma, Italia. Tapi kebijakan di negara-negara yang berhasil diterapkan itu baru dilakukan setelah pemerintahnya membenahi sarana transportasi umum.
“Benahi dulu transportasi umumnya. Saat ini jangankan bicara memanusiakan penumpang kendaraan umum dengan kendaraan umum yang baik dan manusiawi, jumlahnya saja tidak mencukupi kok,” imbuhnya.
Menurut Bambang persoalan di Jakarta terutama kemacetan juga tidak akan bisa ditanggulangi selama Jakarta menjadi satu-satunya magnet untuk para pencari kerja dan kehidupan.
”Selama Jakarta saja yang menyediakan segalanya termasuk lapangan kerja, selama itu pula arus urbanisasi tidak bisa dihentikan dan selama itu pula masalah tidak akan bisa diselesaikan dan malah akan bertambah parah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk,” kata Bambang.
Klik: